“Kan semestinya dengan kesepakatan APBD Rp2,3 triliun per triwulan nya harus standar cash flow untuk melaksanakan kebijakan moneter nya itu tersedia ini masih bergejolak sehingga mereka kesulitan melakukan kegiatan apalagi serapan-serapan anggaran sehingga sesuai dengan rencana yang mereka lakukan,” tambahnya.
Menurutnya masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh kepala daerah yang saya ini menjabat maupun yang terpilih nanti.
“Jadi masih banyak PR nya ngga sebatas visi misi yang disampaikan bahwa beliau sudah melaksanakan visi misinya hampir 100 persen apakah itu by data ataupun hanya menghibur masyarakat dalam rangka suksesi kepemimpinan beliau maupun dalam rangka menghadapi Pilkada kedepan sah-sah saja saya kira, ketika kepala daerah menyampaikan visi misinya hampir 100 persen tapi apakah masyarakat DPRD bisa menyambut baik hal-hal yang disampaikan itu, saya kira warga yang bisa menilai,” ungkapnya.
“Keluhan-keluhan itu harus segera ditanggapi jangan sampai bertahun-tahun kota industri tapi tidak mencerminkan seperti kota industri bagi penghuninya, bagi penduduknya, bagi keluarga masyarakat nya,” ujarnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini melihat Pemkot Cilegon saat ini kebingungan dalam menjalankan programnya.
“Pemerintah kita kebingungan arah kebijakan Pemkot Cilegon ini mau dibawa kemana yang sudah disepakati bersama DPRD,” katanya. (LUK/PBN)
Discussion about this post