Menurutnya, penentuan Pj Bupati Lebak telah menunjukan sisi buruk dari penentuan pejabat tanpa
pemilihan langsung. Muatan kepentingan yang dipertontonkan menurutnya, jika dilihat dari orientasi
dinamika politik, yang terjadi bukan didasari pada kepentingan rakyat, namun hasrat kekuasaan politik
individu dan kelompok yang memunculkan praktik-praktik transaksional.
“Politik transaksional itu terjadi karena ada proses politik akomodasi untuk memenuhi kepetingan
segelintir orang, lobi-lobi dan konsolidasi semakin kuat untuk mengamankan selembar pengesahan
untuk menjadi Pj. Dalam proses penunjukan tersebut, pertarungan antar elit begitu alot dengan cara
membayar mahar di pos-pos tertentu untuk mendapatkan kursi (Pj),” terang Ratu.
Sebagai Mahasiswa Islam, lanjut Ratu, ia menyampaikan harapan kepada siapapun nanti yang dilantik
menjadi penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Lebak pada tanggal bulan November mendatang, agar dapat
menghadirkan beberapa perbaikan dan pembangunan dalam beberapa bidang penting yang sampai hari
ini masih stagnan dan cenderung buruk di Kabupaten Lebak.
“Kita kemudian berharap pada siapapun nanti yang menjadi PJ Bupati, mampu melakukan dan
menghadirkan perbaikan pada beberapa aspek penting seperti pelayanan kesehatan, peningkatan
kualitas pendidikan di Kabupaten Lebak, dan tentu saja pengentasan kemiskinan,” tegasnya.
Ia memaparkan, efektifitas dan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, baik dalam segi anggaran
maupun kebijakan kebijakan yang akan dikeluarkan nantinya diharapkan melibatkan keikutsertaan
seluruh elemen terkait termasuk didalamnya masyarakat.
E-Paper BANPOS Terbaru
Satu hal yang saat ini cukup mendesak menurutnya, yaitu pelayanan publik yang dirasa belum maksimal.
Dalam konsep clean government, lanjutnya, tentu perwujudan azas kesetaraan dan kesamaan dalam
perlakuan harus terwujud terhadap seluruh rakyat Kabupaten Lebak.
“Yang tak kalah penting adalah, semoga Pemerintahan Kabupaten Lebak di bawah kepemimpinan Pj
nantinya mampu mewujudkan konsep Good and Clear Government, jauh dari perilaku KKN, transparan
dan tentu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyat. Tentu hal tersebut dapat
diaplikasikan jika terpilihnya Pj Bupati yang memiliki rekam jejak yang baik, bukan hanya sekadar yang
dekat dengan penguasa,” tandasnya. (MYU/DZH)
