LEBAK, BANPOS – Ratusan jabatan Kepala Daerah dalam waktu dekat akan mengalami kekosongan,
sebagai imbas dari penerapan Pemilu serentak. Kekosongan itu pun akan diisi oleh Penjabat (Pj) Kepala
Daerah. Tak terkecuali di Kabupaten Lebak yang dalam waktu dekat akan diisi oleh Pj Bupati. Mahasiswa
pun berharap, Pj Bupati nantinya orang yang baik.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lebak, Ratu Nisya Yulianti, mengatakan bahwa
mekanisme penentuan Pj Kepala Daerah sejak awal tidak dilaksanakan secara terbuka, demokratis, dan
akuntabel.
Kondisi itu menurutnya diperparah oleh latahnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam
menyikapi surat yang dikirim oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang seolah menilai secara
subjektif tanpa demokrasi.
Menurutnya, sejak awal telah terlihat bahwa telah terjadi suatu kelatahan di tubuh lembaga legislatif.
Ketika peluang membuat rekomendasi diberikan, mereka malah terpecah belah, saling sikut dan
berdebat tentang kepentingan politik semata. Ia menilai, tidak ada yang membicarakan masalah
perbaikan dan kepentingan Kabupaten Lebak selama beberapa waktu kepemimpinan penjabat ke
depan.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Dalam hal ini DPRD Lebak dengan sadar, gagah dan berbangga hati menunjukan perpecahan dan friksi-
friksi dalam gedung terhormat tersebut kepada rakyat, menunjukan sikap keserakahan dan kepentingan
politik masing-masing, kemudian mengajukan nama-nama individu yang dianggap dapat menjadi rekan
berbisnis politik yang baik, bukan berdasarkan pada kompetensi dan rekam jejak individu yang
dicalonkan,” kata Ratu kepada BANPOS, Senin (31/10).
Ia menuturkan bahwa dalam pengusulan nama itu, patut diduga tidak terdapat kepentingan dan
kemaslahatan masyarakat sama sekali. Oleh karena itu, seyogianya dapat direkomendasikan calon
penjabat yang memiliki rekam jejak yang baik.
“Kita sedang dipaksa menonton pertarungan politik kepentingan para elit politik lokal, semua sedang
berbondong-bondong mengusulkan jagoan masing-masing. Dalam perjalananya, kita tidak melihat ada
perspektif kepentingan rakyat yang melatarbelakangi pengusulan tersebut,” jelasnya.
