Banteng Terluka Ditinggal Jokowi Sekeluarga

JAKARTA, BANPOS - Setelah sekian lama menahan diri, PDI Perjuangan akhirnya mengutarakan suasana kebatinan mereka usai ditinggalkan oleh presiden Jokowi dan keluarga. Banteng ternyata terluka dalam. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Minggu, (29/10). Ia mengaku PDI Perjuangan saat ini dalam suasana sedih dan hati terluka. Menurutnya, di internal Banteng masih banyak yang tidak menyangka jika mereka saat ini ditinggalkan oleh Jokowi. Seorang kader yang tumbuh dan berkembang di dunia politik, melalui PDIP. Sebab, selama ini PDIP, sebutnya sangat mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada presiden Jokowi dalam karir politiknya maupun keluarga. Seperti diketahui, Banteng adalah pengusung utama Jokowi sejak maju sebagai Wali Kota Solo, lalu Gubernur DKI Jakarta hingga presiden di dua periode. Tak cuma itu, PDIP juga ikut memenangkan anak dan menantunya di Pilkada Solo dan Medan. "Namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan Konstitusi. Pada awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi," ungkap Hasto, dalam keterangannya, Minggu (29/10). Menurutnya, seluruh simpatisan, anggota dan kader Partai belum selesai rasa lelahnya setelah berturut-turut bekerja memenangkan Jokowi dan keluarga di lima pilkada dan dua pilpres. Semua usaha itu, sebut Hasto dilakukan sebagai wujud rasa sayang PDIP ke Jokowi. “Pada awalnya kami memilih diam. Namun apa yang disampaikan Butet Kartaredjasa, Goenawan Muhammad, Eep Syaifullah, Hamid Awaludin, Airlangga Pribadi dan lainnya beserta para ahli hukum tata negara, tokoh pro demokrasi dan gerakan civil society, akhirnya kami berani mengungkapkan perasaan kami," lanjutnya. Hasto percaya bahwa Indonesia adalah negeri yang rakyatnya bertaqwa kepada Tuhan. Negeri yang sangat mengedepankan moralitas, nilai kebenaran, dan kesetiaan. Sehingga, ia menilai apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan putra sulung Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka, sebenarnya adalah political disobedience atau pembangkangan politik terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia. "Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK," sesalnya. Namun pembangkangan terhadap konstitusi ini, sebut Hasto seakan-akan mendapat dukungan dari sejumlah elit partai politik, yang beberapa diantaranya sebut Hasto mengaku melakukannya dengan terpaksa. "Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang mengatakan lifetime saya hanya harian; lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan," ungkapnya. Jebolan program doktoral Universitas Pertahanan ini berharap agar awan gelap demokrasi ini segera berlalu. "Rakyat Indonesia sudah paham, siapa meninggalkan siapa demi ambisi kekuasaan itu," katanya. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, pihaknya menunggu itikad baik dari Gibran. PDIP tunggu Gibran mengembalikan KTA baik kepada partai maupun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Kalau meminjam istilah Mas Rudy Solo, kalau orang timur itu datang tampak muka, kembali tampak punggungnya," katanya di Kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (28/10). Meskipun tidak ada pemecatan, Basarah menilai Gibran bukan lagi kader PDIP. Menurutnya, kader yang maju Cawapres dari partai lain, otomatis keluar dari PDIP. "Rakyat pun telah menilai bahwa Mas Gibran dengan sengaja ingin keluar, dan atau bahkan telah keluar dari keanggotaan PDIP sendiri," tuturnya. Wakil Ketua MPR itu menegaskan, PDIP tak perlu membuat surat resmi untuk memberhentikan Gibran. "Karena sesungguhnya secara etika politik dari dalam hatinya dan dari penilaian publik, Mas Gibran sudah keluar dari PDIP itu sendiri," kata Basarah. Dalam sebuah organisasi apapun, termasuk partai politik (parpol) tentu memiliki aturan main. Sebagai Wali Kota Solo, Basarah meyakini Gibran memahami anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PDIP. Lagipula, seluruh kader PDIP paham betul bahwa Mega memiliki hak prerogatif untuk memutuskan pasangan Capres-Cawapres berdasarkan amanat Kongres. Hasilnya, keputusan itu jatuh kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Politikus PDIP Masinton Pasaribu menegaskan, kader yang tidak mengikuti keputusan partai, otomatis keluar dari partai, sesuai AD/ART. "Yang tidak ikut dalam keputusan partai, otomatis sudah meninggalkan PDI Perjuangan begitu. Apalagi kalau nyalon dari partai lain," jelasnya. Apakah PDIP akan mengambil langkah tegas? Masinton menyebut, ada informasi yang disampaikan secara tertutup, ada yang terbuka. "Saya beberapa kali terima surat peringatan dikirimkan, ada juga yang dipublikasikan. Jadi itu biasa dalam mekanisme kepartaian," ungkapnya. Pengamat politik Efriza mengatakan, PDIP sengaja menggantung status Gibran demi membangun sentimen negatif. "Harapan PDIP, publik akan menilai Gibran sebagai pengkhianat, tidak beretika, tidak jelas sebagai kader," kata Efriza. Selain membangun sentimen negatif, PDIP juga ingin menurunkan popularitas dan elektabilitas Gibran pasca diusung KIM. Namun apakah strategi itu mujarab, Efriza menilai belum tentu. "Sebaliknya, bisa saja publik malah yang bersimpati pada Gibran. Akhirnya, PDIP harus legowo ia mengumumkan secara de facto Gibran tak lagi kader PDIP," tandasnya. (PBN/RMID)

No Result