Namun pembangkangan terhadap konstitusi ini, sebut Hasto seakan-akan mendapat dukungan dari sejumlah elit partai politik, yang beberapa diantaranya sebut Hasto mengaku melakukannya dengan terpaksa.
“Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang mengatakan lifetime saya hanya harian; lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan,” ungkapnya.
Jebolan program doktoral Universitas Pertahanan ini berharap agar awan gelap demokrasi ini segera berlalu.
“Rakyat Indonesia sudah paham, siapa meninggalkan siapa demi ambisi kekuasaan itu,” katanya.
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, pihaknya menunggu itikad baik dari Gibran. PDIP tunggu Gibran mengembalikan KTA baik kepada partai maupun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Kalau meminjam istilah Mas Rudy Solo, kalau orang timur itu datang tampak muka, kembali tampak punggungnya,” katanya di Kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (28/10).
E-Paper BANPOS Terbaru
Meskipun tidak ada pemecatan, Basarah menilai Gibran bukan lagi kader PDIP. Menurutnya, kader yang maju Cawapres dari partai lain, otomatis keluar dari PDIP.
“Rakyat pun telah menilai bahwa Mas Gibran dengan sengaja ingin keluar, dan atau bahkan telah keluar dari keanggotaan PDIP sendiri,” tuturnya.
Wakil Ketua MPR itu menegaskan, PDIP tak perlu membuat surat resmi untuk memberhentikan Gibran. “Karena sesungguhnya secara etika politik dari dalam hatinya dan dari penilaian publik, Mas Gibran sudah keluar dari PDIP itu sendiri,” kata Basarah.
Dalam sebuah organisasi apapun, termasuk partai politik (parpol) tentu memiliki aturan main. Sebagai Wali Kota Solo, Basarah meyakini Gibran memahami anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PDIP.
Lagipula, seluruh kader PDIP paham betul bahwa Mega memiliki hak prerogatif untuk memutuskan pasangan Capres-Cawapres berdasarkan amanat Kongres. Hasilnya, keputusan itu jatuh kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Politikus PDIP Masinton Pasaribu menegaskan, kader yang tidak mengikuti keputusan partai, otomatis keluar dari partai, sesuai AD/ART. “Yang tidak ikut dalam keputusan partai, otomatis sudah meninggalkan PDI Perjuangan begitu. Apalagi kalau nyalon dari partai lain,” jelasnya.
