AMERIKA SERIKAT, BANPOS – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) dinilai gagal menghentikan serangan Israel yang brutal ke Jalur Gaza. Indonesia terus mendesak dan meminta pertanggungjawaban DK PBB.
Indonesia bersuara nyaring saat High-Level Open Debate DK PBB mengenai situasi di Timur Tengah, di New York, Amerika Serikat (AS) pada 24 Oktober 2023. Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi terus mencecar DK PBB. Menlu perempuan pertama Indonesia itu menekankan, DK PBB memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga perdamaian dan keamanan.
Dia juga mendesak DK PBB tidak membiarkan perang berkepanjangan atau membantu salah satu pihak melanjutkan perang. Dengan mimik wajah serius dan nada geram, Retno mengulang dua kali pernyataan agar Israel menghentikan pendudukan ilegalnya di wilayah Palestina.
“Stop the illegal occupation of Israel. I have to repeat it, stop the illegal occupation of Israel,” tegas Retno.
Sebanyak 5.795 orang tewas akibat agresi Israel yang berlangsung di Jalur Gaza dan Tepi Barat sejak 7 Oktober 2023. Serangan pada tanggal itu dilakukan Hamas, faksi Palestina yang berkuasa di Jalur Gaza. Alasan Hamas, serangan mereka untuk menghentikan penjajahan Israel.
E-Paper BANPOS Terbaru
Data dari Kementerian Kesehatan Palestina pada 24 Oktober, korban tewas terbanyak ada di Jalur Gaza, yakni 5.700 orang dan 95 di Tepi Barat. Sekitar 18.000 orang terluka akibat kebrutalan Israel, dengan rincian 16.000 korban di Jalur Gaza dan 1.836 di Tepi Barat. Menurutnya, 70 persen korban tewas adalah anak-anak, perempuan dan lansia. Dan 2.360 di antaranya adalah anak-anak (40 persen dari korban meninggal). Sedangkan 1.292 adalah perempuan dan 295 lansia.
“Saya ingin bertanya bagaimana DK akan melakukan tanggung jawabnya? Kapan DK akan menghentikan perang di Gaza, mewujudkan gencatan senjata, membuka akses terhadap bantuan kemanusiaan, menyerukan pembebasan warga sipil, dan menghentikan pendudukan ilegal oleh Israel?” cecar Retno.
Situasi geopolitik sangat dinamis, dan minimnya rasa saling percaya antarnegara anggota mempersulit upaya DK mengatasi situasi di Gaza. Tiga kali pertemuan, DK bahkan tidak menghasilkan resolusi.
