“Kekeringan ada 1.376 hektare lahan yang terdampak, tetapi kalau puso belum ada laporannya. Untuk membantu petani, kita ada bantuan benih padi 16 ribu hektare untuk masa tanam September dan Oktober. Ada juga bantuan sumur pantek, pinjaman mesin pompa air,” katanya.
Pemprov terus melakukan koordinasi dengan Badan Usaha Logistik (Bulog) dan Pemerintah Pusat terkait kenaikan harga beras. Pihaknya siap menyalurkan cadangan beras daerah sebanyak 2.139,71 ton dalam dua tahap dari Dana Insentif daerah (DID). Sementara untuk Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP), Provinsi Banten dialokasikan 214,99 ton.
Demikian disampaikan Pj Gubernur Banten Al Muktabar dalam siaran persnya usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Irjen Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir secara Virtual di Pendopo Gubernur.
“Tadi kita mengikuti rakor pengendalian inflasi daerah, yang menjadi pembahasan diantaranya terkait komoditi beras. Namun secara keseluruhan inflasi di Provinsi Banten masih berada di bawah nasional,” ungkap Al Muktabar
Dikatakan, untuk komoditi beras di sejumlah daerah terus mengalami fluktuatif harga. Oleh karena itu pihaknya terus melakukan koordinasi baik kepada Bulog maupun Pemerintah Pusat untuk dapat menekan kenaikan harga komoditi beras.
“Kita melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, dan yang menjadi wewenang daerah kita upayakan semaksimal mungkin,” katanya.
“Tadi juga disampaikan, Bulog akan segera disalurkan beras kepada 21 juta KPM secara nasional. Mudah-mudahan dengan digelontorkan beras itu yang juga disalurkan ke Provinsi Banten dapat mempengaruhi penurunan harga beras,” sambungnya.
Tidak hanya itu, Provinsi Banten juga memiliki cadangan beras daerah yang dapat digunakan dalam menekan kenaikan harga komoditi beras.
“Selain bantuan sosial, Bulog juga akan menyalurkan beras ke pasar-pasar melalui kegiatan SPHP. Tentunya hal itu juga akan berpengaruh terhadap harga kedepannya,” jelasnya.
Al Muktabar menuturkan pihaknya intens melakukan komunikasi dan koordinasi baik kepada Bulog, Badan Pangan Nasional, Pemerintah Kabupaten/Kota hingga kepada para pedagang.
Discussion about this post