CILEGON, BANPOS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon dan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Dimana nilai yang akan digelontorkan Pemkot Cilegon dalam Pilkada 2024 mencapai Rp32 miliar.
Walikota Cilegon Helldy Agustian menyatakan, sebagai walikota berkewajiban secara undang-undang untuk mengalokasikan APBD sebagai biaya Pilkada, sehingga pada Pilkada sekarang ada sebesar Rp32,8 miliar yang diberikan.
“Sesegera mungkin karena 2023 sudah mendekati dan bisa terealisasi,” katanya, usai penandatanganan NPHD Hibah Pilkada di Kantor Walikota Cilegon, Kamis (14/8).
Dikatakan Helldy, jumlah tersebut, akan dibagi menjadi 3 kali pencarian atau termin. Tahapan pertama pada 2023, sisanya nanti dua kali pada 2024. “Rp32 miliar, nantinya akan 3 kali pencairan. Tahapan awal Rp14 miliar pada 2023, lalu Rp14 miliar termin kedua dan termin terakhir Rp4,8 miliar,” tuturnya.
Helldy menyatakan, dalam Pilkada nanti diharapkan bisa dilakukan dengan tetap menjaga kondusifitas, serta jujur dalam pelaksanaan.
E-Paper BANPOS Terbaru
“KPU menjadi elemen penting, sehingga harus menjadi penyelenggara yang berintegritas,” ujarnya.
Ketua DPC Gerindra Cilegon ini menambahkan, jika penandatanganan NPHD tersebut merupakan yang kedua di Indonesia.
“Alhamdulillah kami yang kedua di Indonesia seperti yang disampaikan Ketua KPU tadi,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Ketua KPU Kota Cilegon Patchurrohman menjelaskan, anggaran Rp32,8 miliar tersebut cukup untuk semua pembiayaan. Meski secara angsa sebenarnya sama pada Pilkada sebelumnya juga Rp32 miliar.
“Kami akan berhemat, meski jumlah pemilih bertambah, TPS juga bertambah banyak dan penyelenggaranya juga, tapi Insya Allah cukup,” katanya.
Patchurrohman menegaskan, angka tersebut juga sudah termasuk dalam anggaran jika nantinya terjadi dua putaran dalam Pilkada.
“Semuanya sudah dihitung, termasuk dalam dua putaran jika itu terjadi, sehingga itu sangat cukup dan kami akan berhemat,” ujarnya.
Dikatakan Patur, mulainya tahapan sendiri masih menunggu regulasi Peraturan KPU tentang pilkada soal kapan akan dimulai.
