“Kita mengajak kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang punya integritas dan konsep yang
jelas untuk membawa daerahnya maju dan sejahtera. Kesadaran seperti ini harus selalu dipupuk, agar
masyarakat bisa melihat dengan jernih pemimpin-pemimpin masa depan, bukan dikuasi dinasti,” terang
Harda.
Masih kata Harda, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut dinasti politik merupakan salah
satu pemicu terjadinya tindak pidana korupsi, yang mendapat jabatan dari kerabatnya akan melakukan
kebiasaan yang sama termasuk melakukan korupsi.
“Dinasti-dinasti politik di beberapa daerah yang kini terjadi mungkin menjadi salah satu pintu masuk
terjadinya tindak pidana korupsi,” tandasnya. (MYU/DZH)
Page 2 of 2
