“Kalau saya lihat ya, jangan kita terlalu melihat usia-lah. Kita lihat tekad, idealisme, kemampuan seseorang. Saya melihat banyak negara dipimpin oleh anak-anak muda,” kata Prabowo.
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang dikait-kaitkan dengan gugatan ini karena didorong menjadi Cawapres mendampingi Prabowo, enggan berkomentar panjang lebar. Putra sulung Presiden Jokowi ini mengaku tak mengikuti perkembangan gugatan tersebut di MK. Menurutnya, pertanyaan soal ini lebih pas diajukan kepada para penggugat. Karena yang kemungkinan ingin jadi Cawapres adalah para penggugat.
“Ojo kabeh dicurigai aku (jangan semua mencurigai saya),” ucap Gibran, Kamis lalu. Gibran mengaku saat ini sedang fokus pada tugasnya sebagai Wali Kota Solo. “Kalau itu (menjadi Cawapres) tidak mungkin itu, sudah saya jawab. Umur dan ilmu saya belum cukup,” ujarnya.
Lalu apa kata pengamat? Pengamat Pemilu dari Perludem Titi Anggraini mengatakan, dalam merumuskan batasan usia, pembentuk undang-undang tidak boleh sewenang-wenang. Mereka seharusnya melakukan pembahasan secara terbuka, transparan, akuntabel, dan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
“Pilihan batasan usia juga harus mampu mengakomodir partisipasi politik semua golongan dan kelompok secara optimal. Apalagi, anatomi penduduk dan pemilih Indonesia saat ini 56 persen di antaranya adalah terdiri dari mereka yang berusia kurang dari 40 tahun,” kata Titi.
E-Paper BANPOS Terbaru
Hal senada juga diungkapkan peneliti Hukum Tata Negara dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Bivitri Susanti. Penentuan batas umur, kata Bivitri, merupakan tugas pembuat undang-undang. Dia menyetujui pengurangan batas umur tersebut karena kecerdasan, pikiran seseorang, kapabilitas politik seseorang itu tidak ditentukan oleh umur.
“Saya setuju asalkan dibuat syarat lainnya yang benar-benar mesti memastikan dia sudah punya rekam politik. Jadi misalnya pengalaman di partai karena kan diajukan oleh partai minimal berapa tahun. Misalnya untuk jadi caleg tidak bisa yang tiba-tiba karena dia terkenal di caleg kan, tapi dia kader partai tersebut tiga tahun. Nah jadi pagarnya yang sifatnya kualitatif, jadi bukan angka umur,” kata Bivitri. (RMID)
