“Apakah itu bukan pekerjaan yang sudah rutin mereka lakukan? Kenapa harus ada alasan saat ini ketika Pemkot Cilegon sudah berdiri 22 tahun? Saya pikir kinerja ASN Kota Cilegon memang tidak maksimal,” kata Erick.
Soal penyerapan anggaran yang jadi tolok ukur kinerja ASN juga diamini Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Roni Alfanto. Dia mengatakan, penilaian kinerja ASN salah satunya dengan melihat capaian dari apa yang ditargetkan.
Dirinya menyampaikan, di Kota Serang kinerja ASN yang ada pada setiap OPD bervariasi. Ada yang memiliki kinerja sangat baik dan ada pula yang memiliki kinerja yang menurutnya buruk.
“Ada beberapa OPD yang realisasinya bagus. Artinya itu berkinerja baik jika dilihat dari tinjauan realisasi pendapatan. Ada juga OPD yang kami anggap kinerjanya buruk,” ucapnya.
Roni menjelaskan terkait OPD yang memiliki kinerja baik, diantaranya yakni Dinas Kesehatan dengan realisasi pendapatan lebih dari 50 persen. Sedangkan OPD yang hingga semester satu ini memiliki realisasi pendapatan buruk diantaranya yakni Dinas Pertanian dan Perikanan yang realisasi pendapatannya hanya sebesar empat persen.
“Diantaranya dinas kesehatan, alhamdulilah target semester satu sudah 50 persen lebih. Artinya, enam bulan kedepan itu bisa direalisasikan. Sedangkan OPD yang realisasi pendapatannya buruk diantaranya yaitu Dinas Pertanian dan Perikanan. Dimana, dari target yang ditetapkan senilai Rp2.013.000.000 sekian, realisasi semester satu baru sekitar Rp80 juta. Jadi masih ada Rp1,9 miliar lagi yang belum bisa direalisasikan. Target yang ditetapkan Rp2 miliar, realisasi pendapatannya hanya Rp80 juta, sehingga persentasenya itu baru 4 persen,” jelasnya.
Menurutnya, OPD-OPD dengan serapan anggaran rendah itu akan dipanggil untuk nantinya dievaluasi. Karena dengan serapan anggaran yang dicapai saat ini, akan sulit memenuhi target realisasi pendapatan hingga 100 persen di akhir tahun.
“Sedangkan dalam waktu enam bulan lagi, ini sulit sekali untuk mencapai 100 persen. Artinya kita perlu evaluasi. Kita ada ASN yang berprestasi dan bekerja baik serta ada juga yang menurut kami buruk dan perlu dievaluasi. Kita sudah agendakan di rapat APBD perubahan dan kita bersama TAPD sudah sepakat untuk juga menghadirkan dinas-dinas yang realisasi pendapatannya tidak baik diantaranya dinas pertanian,” tandasnya.(MG-01/MG-02/LUK/ENK)
Discussion about this post