JAKARTA, BANPOS – Dai dan daiyah menjadi salah satu garda terdepan dalam pencegahan radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan agama. Untuk itu, dai dan daiyah diharapkan menyampaikan dakwah tentang Islam wasathiyah, Islam rahmatan lil alamin, dan akhlakul karimah.
“Intoleransi, radikalisme, terorisme masih jadi ancaman laten dan potensial yang tidak bisa dihadapi secara parsial. Butuh keterlibatan multipihak. Dalam kaitan ini, penting pelibatan dai dan daiyah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan umat,” ujar Deputi 1 Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Mayjen Nisan Setiadi, seperti keterangan yang diterima redaksi, Jumat (21/7).
Pernyataan ini disampaikan Nisan pada Sarasehan Dai dan Daiyah Sulawesi Selatan (Sulsel), di Makassar, Kamis (20/7). Sarasehan itu dihadiri sekitar 150 dai dan daiyah dari berbagai ormas Islam seperti Darud Dakwah Wal Irsyad (DDI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, As‘Adiyah, dan lain-lain.
Kegiatan itu menghadirkan narasumber Imam Besar Masjid Istiqlal Prof KH Nasaruddin Umar, Direktur Pencegahan BNPT Prof Irfan Idris, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel Prof KH Nadjamuddin, dan Kepala Urusan Agama Islam Kemenag Sulsel Wahyudin Hakim.
Nisan mengungkapkan, BNPT memiliki tiga strategi pencegahan radikalisme dan terorisme yaitu kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Pelibatan dai dan daiyah ini adalah bagian dari strategi kontra radikalisasi yang didalamnya ada kontra ideologi, kontra narasi, dan kontra propaganda.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Dai dan daiyah berperan penting memperkuat imunitas masyarakat agar tidak terpapar virus intoleran, radikalisme, dan terorisme. Karena itu, dai dan daiyah saat berdakwah bisa menyampaikan Islam yang moderat atau wasathiyah, rahmatan lil alamin, dan Islam yang akhlakul karimah,” ucapnya.
Ia menambahkan, intoleransi, radikalisme, dan terorisme seperti virus Covid-19. Siapa saja bisa terpapar, di mana saja, dan kapan saya. Yang terpapar itu tidak harus orang dengan ekonomi lemah, tetapi juga professor, doktor, dokter, TNI, Polri, ASN, dan lain-lain.
