Sementara, serapan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon pada minggu akhir semester satu Tahun Anggaran 2023 baru terealisasi sekitar 35 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon 2023 ditetapkan sebesar Rp 2,355 triliun.
Sehingga Tim Evaluasi Realisasi Anggaran (Tepra) akan melakukan monitoring untuk mengetahui kendala yang terjadi di lapangan. Demikian disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Pembangunan Setda Kota Cilegon Tunggul Fernando Simanjuntak saat ditemui BANPOS di kantornya, Kamis (22/6).
Untuk menyiasati itu, Tim Tepra akan melakukan monitoring dengan melakukan rapat persiapan terlebih dahulu.
“Informasi tadi dari Bappeda, awal Juli Minggu pertama kita harus melaporkan terkait capaian realisasi per OPD ke Bappeda,” ujarnya.
Tujuan pengendalian yang akan dilakukan itu adalah untuk menjaga janji walikota dan wakil walikota termasuk program prioritas pembangunan agar tetap dilaksanakan. Sekaligus melihat apa yang menjadi kendala yang memang bisa dipertanggungjawabkan dan memiliki alasan serta dasar hukum yang jelas.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Kendala dari OPD salah satu kendalanya adalah agak lamanya kemarin dari SIPD ke SIMDA FMIS itu salah satu kendala,” ujarnya.
“Selanjutkan kita juga akan melakukan seperti tahun kemarin berdasarkan arahan Pak Walikota (Helldy Agustian) meminta komitmen dari kepala OPD dan para PPTK dalam hal ini para kabid terkait dengan realisasi anggaran,” tuturnya.
Karena dengan cara itu, capaian bisa naik drastis, para OPD lebih berkonsentrasi apalagi saat ini banyak pejabat baru khususnya di tataran kepala OPD, ditambah banyak posisi jabatan kosong yang dikhawatirkan menimbulkan kegamangan takut dalam melaksanakan tugasnya.
“Tetapi kita optimis meski capaian saat ini baru mencapai 35 persen, harapannya kita bisa maksimal dengan target di atas 90 persen,” terangnya.
Diketahui, OPD-OPD yang paling rendah serapan anggaran di minggu akhir semester awal adalah, Dinas PUPR 14 persen dan Perkim 16 persen per tanggal 16 Juni 2023. Sementara serapan tertinggi adalah Disdukcapil sebesar 52 persen dan Dinas Pol PP sebesar 50,86 persen.
