JAKARTA, BANPOS – PKS tidak mempermasalahkan pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang begitu mesra, di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Minggu (18/6). Bagi PKS, pertemuan Puan-AHY merupakan hal yang biasa dalam dunia politik. Pertemuan itu tidak akan mengganggu soliditas Koalisi Perubahan yang terdiri atas NasDem, Demokrat, dan PKS
“Silaturahmi tidak berarti keluar koalisi. Kita memandang pertemuan AHY dan Mbak Puan sebagai silaturahmi yang lumrah. Kami menghargai langkah politik AHY yang menjalin pertemuan dengan Puan Maharani, silaturahmi antaranak bangsa juga dikembangkan di PKS, jadi nggak ada masalah,”
ucap Sekjen DPP PKS Aboe Bakar Al Habsyi, Senin (19/6).
Aboe menjelaskan, PKS masih yakin dengan komitmen yang dibuat Partai Demokrat dalam Koalisi Perubahan. Komunikasi antara anggota koalisi juga berjalan dengan lancar.
“Sampai saat ini, kami masih yakin dengan komitmen yang dibuat oleh Demokrat. Kami masih memegang semangat kebersamaan di Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Dan sampai saat ini komunikasi seluruh anggota koalisi berjalan dengan lancar,”
ucapnya.
Aboe juga menekankan, pertemuan Puan dan AHY telah dikomunikasikan sebelumnya oleh Partai Demokrat kepada anggota koalisi. PKS menerima pertemuan tersebut dengan sikap yang biasa-biasa saja.
“Sudah ada kabar sebelumnya dari Demokrat kepada anggota koalisi. Mereka sudah ngabarin kalau bakal ada pertemuan tersebut,
E-Paper BANPOS Terbaru
dan kami menganggap itu biasa biasa saja,” jelas Aboe.
Dia menegaskan, perbedaan dalam pengusungan calon presiden bukan berarti harus menutup komunikasi. Komunikasi antara para pimpinan partai politik harus terus berjalan, karena sangat penting untuk menjaga harmoni di tengah bangsa.
Terakhir, Aboe menekankan, PKS dan seluruh anggota Koalisi Perubahan tetap konsisten dalam mengusung Anies Baswedan sebagai capres di 2024.
“Untuk pencapresan, seluruh anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan masih konsisten untuk mengusung Anies Baswedan. Sampai saat ini, masih belum ada alasan untuk melakukan evaluasi terhadap dukungan pencapresan tersebut,” pungkasnya. (RMID)
