Program Sekolah Daring Butuh Infrastruktur Mumpuni

SERANG, BANPOS – Wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menerapkan kebijakan sekolah daring dianggap harus mempertimbangkan infrastruktur di Banten saat ini. Kebijakan yang dinilai cukup bagus tersebut diharap harus juga mengajak kolaborasi berbagai pihak terutama sekolah swasta.
Menurut Aliansi Guru ASN Banten, pada prinsipnya, guru-guru tidak terlalu mempermasalahkan terkait dengan rencana penerapan metode pembelajaran seperti itu.
Hanya saja sebelum menerapkan kebijakan tersebut, Pemprov Banten harus memperhatikan segala persiapan penunjang penyelenggaraan sekolah daring atau online itu.
“Pada prinsipnya sebagai guru ASN, pasti mendukung ya. Siap mendukung, apapun kebijakannya untuk peningkatan pendidikan di Banten,” ucap Ketua Aliansi Guru ASN Banten Tatjeri pada Minggu (18/6).
Sebenarnya kebijakan sekolah online bukanlah hal yang baru diterapkan di Provinsi Banten. Pada kejadian wabah pandemi Covid 19, Banten menjadi salah satu provinsi yang menerapkan kebijakan sekolah online.
Berkaca pada peristiwa tersebut, Tatjeri menjelaskan, Pemprov Banten khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) harus benar-benar mempersiapkan infrastruktur yang dibutuhkan.
“Ya berkaca pada waktu kemarin, waktu pandemi kan sebagian kan sudah menerapkan online. Jadi yang perlu dipersiapkan tentunya sarana infrastruktur berkaitan dengan internet, terus juga mungkin nanti pelatihan-pelatihan gurunya yang mungkin belum siap,”  jelasnya.
Tidak hanya itu, selain mempersiapkan infrastruktur, keterampilan guru juga perlu ditingkatkan lagi karena menurut penjelasan nya tidak semua guru memiliki keterampilan IT.
“Pastikan kendala itu yang pertama jaringan, ya, kadang-kadang mah. Terus yang kedua, tidak semua guru kan ahli di bidang IT ya. Ada saja beberapa guru yang mungkin kurang memahami IT, jadi harus diberikan semacam pelatihan atau diklat terlebih dahulu seperti itu,” imbuhnya.
Oleh karenanya, wilayah dan sumberdaya yang sekiranya belum memadai, maka perlu dipersiapkan terlebih dahulu oleh Pemprov Banten agar program tersebut dapat berjalan dengan baik.
“Tentunya kalau sekolah online gak serta merta di seluruh Provinsi Banten, pastinya. Pasti akan dilihat dari wilayah-wilayah yang mendukung, atau wilayah yang sarana prasarananya yang belum memadai mungkin akan dipersiapkan terlebih dahulu,” terangnya.
Saat disinggung perihal sekolah online digadang-gadang mampu menjawab persoalan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Banten yang masih terbilang rendah, Ketua Aliansi Guru ASN Banten itu menjelaskan, bahwa program itu bisa saja menjadi jawaban atas permasalahan yang terjadi.
Hanya saja, Tatjeri menyarankan, agar APS Banten dapat meningkat, maka perlu adanya peran kolaborasi dari pihak pemerintah dengan sekolah swasta.
Karena menurutnya, pemerintah tidak bisa jika hanya mengandalkan program sekolah online semata.
“Ya mungkin salah satu cara ya untuk meningkatkan APS ya dengan sekolah online. Tetapi tentu kita harus bekerjasama dengan sekolah swasta. Jadi sekolah-sekolah swasta itu perannya kita lebih ditingkatkan lagi, baik dari segi kebijakan terus juga dari kalau sekolah negeri kan sudah gratis ya? Mudah-mudahan di swasta juga punya program itu,”
“Tentunya dengan sekolah online ya, salah satu caranya meningkatkan APS, tapi lebih optimal lagi kalau kita menggandeng pihak swasta,” tegasnya.
Sementara itu, Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Aceng Hasani mengatakan bahwa program sekolah online, merupakan langkah pemerintah dalam upaya memeratakan kualitas pendidikan yang ada di Provinsi Banten.
Selama ini, kualitas pendidikan mengalami perbedaan kualitas antara yang di kota dan juga pedesaan. Oleh karena itulah kemudian, sekolah online diharapkan mampu menjadi jawaban atas kesenjangan tersebut.
“Sehingga dengan adanya sekolah online atau Hybrid ini, semua siswa memiliki hak yang sama. Untuk itu, pembelajaran online dapat ditawarkan untuk mengatasi kesenjangan tersebut,” terangnya.
Kemudian Aceng juga menjelaskan, program sekolah online merupakan salah satu metode pembelajaran yang dinilai mengikuti dengan perkembangan jaman.
“Pembelajar saat ini merupakan pembelajar milenial yang akrab dengan perkembangan teknologi. Kemampuan para siswa menggunakan alat komunikasi dengan teknologi yang maju, perlu direspon positif oleh Pemerintah Provinsi Banten,”
“Karena jika tidak direspon dengan baik, anak anak lebih sering menggunakan alat komunikasi untuk keperluan game dan digunakan untuk hal-hal yang kurang produktif,” ungkapnya.
Aceng menambahkan, penerapan sekolah online di Provinsi Banten diklaim mampu meringankan beban para peserta didik. Karena salah satu dampak penerapan program tersebut adalah mampu meringankan beban biaya para peserta didik,.
Untuk diketahui, bahwa sebelumnya Pemerintah Provinsi Banten telah mengirimkan surat kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pada tanggal 28 April 2023 lalu.
Adapun surat tersebut bernomor 421/1460 -Dindikbud /2023 tentang Permohonan Rekomendasi Pembelajaran Hybrid /Blended Learning, Penambahan Kuota dan Rombongan Belajar pada SMAN dan SMKN.(MG-01/PBN)