Infrastruktur Masih Jadi Permasalahan

TANGERANG, BANPOS – Infrastruktur di Kota Tangerang masih permasalahan yang diharapkan dapat segera selesai. Hal itu terungkap dalam kegiatan reses yang digelar oleh Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo, pada Jumat (16/6).

Dalam reses tersebut, Wibowo menghadirkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Dinas Perkim dan Dinas PUPR. Hal itu agar dua OPD yang menangani masalah infrastruktur tersebut, dapat mendengarkan langsung aspirasi masyarakat.

“Biar mereka (OPD) mendengar langsung kebutuhan masyarakat, jadi dinas supaya tahu kalau usulan dari DPRD itu riil, dari aspirasi masyarakarakat,” ujarnya. Gatot juga mengatakan bahwa, pola itu selalu dia pakai ketika menggelar reses.

Dari hasil reses itu, diketahui bahwa kebutuhan masyarakat dalam reses kali ini, tetap tidak jauh dari infrastruktur. Sebab, infrastruktur memang menjadi kebutuhan dasar masyarakat, terutama untuk mobilitas.

“Dan ternyata kebutuhan masyarakat memang nggak jauh dari yang sudah-sudah seperti akses jalan, drainase, penerangan, bedah rumah. Dan ini memang yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Ia menuturkan bahwa kebutuhan masyarakat akan infrastruktur, bakal terus ada mengingat hal itu sebuah kebutuhan berkelanjutan seiring pertumbuhan wilayah ataupun kota. “Dan Alhamdulillahnya lagi, apresiasi dari masyarakat sangat tinggi. Dari 200 yang saya undang, ada 300 lebih yang datang,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, turut hadir anggota Komisi X DPR RI yang juga mantan Gubernur Banten, Rano Karno. Kepada wartawan, Gatot menyampaikan, reses yang digelar hari ini agak sedikit berbeda lantaran dirinya mengundang kaum ibu penerima usulan Program Indonesia Pintar (PIP).

“Di Kota Tangerang ada 2.000 penerima usulan PIP sebagaimana yang disampaikan Bang Rano tadi. Dan 500 saya sebar di Kelurahan Panunggangan. Alhamudillah dari 500 usulan, ada 400 yang diterima. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masyarakat,” ujar Gatot.

Sementara Rano menjelaskan, sebagai anggota DPR maupun DPRD wajib hukumnya turun ke masyarakat untuk mendengar aspirasi.