Geger Mahar Rp3,5 Miliar NasDem Dibantah

JAKARTA, BANPOS – Partai Nasional Demokrat (NasDem) memastikan tidak ada mahar politik dalam penentuan nomor urut Bacaleg. Soal komposisi jagoan partai di Pileg 2024, ditentukan oleh internal melalui berbagai kebijakan. Dari mulai elektabilitas tokoh, hingga program kerakyatan apa yang akan ditawarkan Bacaleg.
“NasDem itu tidak pernah meminta mahar kepada siapapun, apalagi ke pengurus partai yang ingin maju Pileg 2024,” ujar Pengurus Harian DPW DKI NasDem, Ilal Ferhard, Selasa (13/6).
Pernyataan ini merupakan geger protes eks Ketua DPD Partai NasDem Indramayu, Husen Ibrahim yang pindah ke Partai Persatuan Indonesia (Perindo), karena dimintai uang sebesar Rp 3,5 miliar jika ingin mendapatkan nomor urut kecil.
Ilal meyakini pernyataan itu tidak benar. Buktinya, Ilal tidak memberikan sepeserpun uang untuk menjadi Bacaleg DPR-RI di Dapil III DKI Jakarta. Mantan politisi Partai Demokrat kubu Kongres Luar Biasa (KLB) ini berkelakar mungkin Husen sedang galau.
“Saya berfikir, bahwa Saudara Husen Ibrahim sedang galau pikirannya,” kelakarnya.
Selaku pegiat hukum di Indonesia, Ilal menilai pernyataan Husen Ibrahim itu tidak memiliki dasar atau legal standing yang jelas. Sehingga, ini merugikan nama baik NasDem sebagai partai politik yang akan berkontestasi di Pemilu 2024.
Salah satu pendiri Partai Demokrat ini mengasumsikan, celotehan Husen Ibrahim ini semata mencari sensasi agar diterima oleh Perindo. Pasalnya, saat ini waktunya sudah sangat mepet untuk merubah jagoan partai ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merubah komposisi Bacaleg 2024.
“Jadi kalau mau pindah, ya pindah saja. Jangan membuat cerita bohong dan berakibat fitnah. Partai sudah mempolisikan kasus ini yang tidak memiliki legal standing ini,” tegasnya.
Atas aksi tegas yang dilakukan NasDem, Ilal berharap Husein Ibrahim sadar diri dan tidak melakukan hal bersifat arogansi.
“Janganlah merasa paling benar, padahal kasus-kasus hukumnya masih berjalan di Bareskrim maupun Polda Metro,” ungkapnya.
Sebelumnya, sempat terjadi kericuhan di halaman Kantor DPD Partai NasDem, di Indramayu, Jawa Barat, Minggu (11/6). Sejumlah kader mencopot atribut partai, melempar seragam, serta merobek spanduk dan stiker bergambar Ketum NasDem, Surya Paloh.
Sebabnya, Ketua DPD Partai NasDem Indramayu, Husen Ibrahim, kecewa karena berada di posisi nomor 3 di dapil Jabar VIII Pileg 2024. Padahal, kata Husen, sebelumnya Dia dijanjikan mendapatkan nomor urut 1.
“Kami menagih janji ketua DPW bahwa Jabar VIII untuk pencalegan DPR. Kami dijanjikan nomor urut 1, tetapi sampai sekarang tidak menjadi kenyataan. Dari bocoran, kami diposisikan nomor urut 3,” kata Husen.
Husen mengaku dirinya malah dimintakan mahar lebih dari Rp3,5 miliar apabila mau pindah ke nomor urut 2.
“Saat kami mempertanyakan masalah nomor urut 3, DPW lakukan rapat dan memutuskan saya boleh dipindah ke nomor urut 2 dengan catatan Rp 3,5 miliar harus disiapkan sebagai kompensasinya,” jelasnya.
Imbasnya, pendukung Husen mundur massal dari Partai NasDem.
Ketua DPP Partai NasDem, Taufik Basari atau Tobas, membantah pernyataan Ketua DPD NasDem Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Husen Ibrahim, yang mengaku diminta Rp 3,5 miliar untuk menjadi caleg DPR RI nomor urut 2.
“Pertama-tama hal tersebut tidak benar. Partai NasDem tidak pernah meminta mahar kepada calegnya. Jika pun ada, siapa, tinggal disebutkan. Kita pasti akan tindak,” kata Tobas kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Tobas menegaskan, sejak Pemilu 2014 hingga pemilu tahun ini, partainya tidak pernah mengeluarkan kebijakan permintaan mahar.
“Jika pun ada oknum yang melakukan perbuatan yang terlarang tersebut, pasti akan kita tindak,” tegasnya.(PBN/RMID)