LIVORNO, BANPOS – Perusahaan pertahanan asal Italia, Drass Galeazzi Srl, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan perusahaan galangan kapal PT. Republik Palindo, anak usaha dari Republikorp asal Batam, Indonesia.
MoU dilakukan dalam rangka Joint Production produksi kapal selam DG 550 kelas Midget dan Autonomous Attack Submarine.
Kapal selam kelas Midget ini merupakan kapal selam berukuran 30-50m, yang diawaki oleh 9 hingga 15 kru, dengan kemampuan peluncuran empat torpedo, penanaman ranjau laut, dan misi penyusupan.
Kapal selam ini mampu bermanuver dengan lincah di laut lepas maupun selat kecil karena struktur badannya yang relatif kecil dan dilengkapi dengan AIP (Air Independent Propulsion).
Sedangkan Autonomous Attack Submarine adalah platform bawah air nirawak yang dipergunakan untuk melakukan misi pengintaian bawah air dan misi penyergapan kapal litoral.
E-Paper BANPOS Terbaru
Drass Galeazzi Srl adalah perusahaan asal Italia dengan pengalaman lebih dari 100 tahun di bidang pembuatan wahana kapal selam dan kapal penyelamat.
“Kerjasama ini kami lakukan sebagai keseriusan kami untuk mendukung kemandirian teknologi galangan kapal di Indonesia pada bidang kapal selam kelas Midget”, ungkap Sergio Cappelletti, CEO dari Drass Galeazzi Srl, Senin (29/5).
Pendiri Republikorp Indonesia, Norman Joesoef, membutuhkan lebih banyak lagi kapal selam untuk memperkuat pertahanan laut.
Ditambah lagi, TNI AL membutuhkan teknologi komunikasi yang mampu menjamin integrase dari seluruh elemen armada, mencakup rantai komando, kendali, komunikasi, komputer, intelijen, pengamatan dan pengintaian (K4IPP).
“Ini adalah platform masa depan yang harus kita kuasai, satu lagi kekuatan yang dapat menyebabkan disrupsi. Kami berharap platform ini dapat segera direalisasikan pembangunannya untuk dipertimbangkan lebih lanjut di kemudian hari oleh TNI AL,” ujarnya.
Menurutnya, Kekuatan TNI AL mutlak diperlukan dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Kita adalah negara kepulauan yang bergantung pada jalur laut yang bebas dan harus kita kuasai. Penguasaan perangkat militer di kelautan merupakan masalah penting yang harus diprioritaskan dalam pembangunan ketahanan nasional kita saat ini,” tandasnya. (MUF)
