Menurutnya sebagai pejabat publik, Septo Kalnadi harus mau bertanggung jawab terhadap permasalahan sosial yang terjadi di Provinsi Banten.
”Saya sangat menyayangkan sikap tersebut. Mestinya sebagai pejabat publik yang memimpin urusan ketenagakerjaan tidak hanya harus bertanggung jawab, tapi harus ’nampak bertanggungjawab’ dihadapan publik,” ujar Amin Rohani saat dihubungi lewat pesan WhatsApp.
Amin juga bahkan menyebutkan jika upaya menghindar Kepala Disnakertrans Provinsi Banten itu sebagai sebuah sikap yang tidak gentle yang ditujukan oleh pejabat publik di Provinsi Banten.
”Menghindari memberikan keterangan kepada media terhadap persoalan yang menjadi tanggung jawabnya, merupakan sikap tidak gentleman bahkan cenderung lari dari masalah,” tegasnya.
Deputi PATTIRO Banten itu menilai, seharusnya sebagai Leading Sector, Kepala Disnakertrans Provinsi Banten tidak sungkan untuk memberikan keterangan terkait kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Banten, kendati kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
”Kadisnaker sebagai leading sektor penyelesaian masalah TPT mestinya dapat memberikan keterangan kepada publik apa masalah yang terjadi di Banten sehingga TPT menjadi yang tertinggi dan apa upaya yang sudah dilakukan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Sehingga keterang tersebut dapat memberikan penjelasan yang akurat kepada publik serta dapat juga dijadikan koreksi bersama antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder lainnya dalam mengatasi masalah tersebut,” tandasnya. (MG-01/AZM)
Discussion about this post