Potret Buram Pendidikan Dasar

Di wilayah Pandeglang, Pemkab Pandeglang juga masih kesulitan menuntaskan masalah infrastruktur pendidikan. Dari 850 SD Negeri di wilayah itu, ada 30 persen yang tidak layak dan perlu mendapatkan penanganan.

Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pandeglang, Sutoto menjelaskan, banyak sekolah yang tidak layak karena kondisi wilayah Pandeglang. Diantaranya, ada 26 sekolah yang masih rudak karena terdampak gempa bumi yang melanda Kabupaten Pandeglang.

“Kita terus berupaya (menuntaskan masalah ini, red). Diantaranya tahun ini kita melakukan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi. Kita prioritaskan untuk sekolah yang terdampak bencana, seperti gempa bumi, atau sekolah yang ambruk karena hujan dan angin kencang,” kata Sutoto.

Menurut Sutoto, Pemkab Pandeglang tak terlalu menggebu-gebu menuntaskan persoalan perbaikan sekolah. Karena, penyebabnya adalah fiscal yang terbatas. Sehingga untuk melakukan perbaikan untuk sekolah yang terdampak bencana pun pihaknya hanya mengadlkan anggaran bantuan keuangan dari Pemprov Banten.

Untuk perbaikan sekolah yang reduler dari anggaran APBD Kabupaten Pandeglang, pihak Disdikpora Kabupaten Pandeglang terkendala tidak sinkronnya data antara Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan survey yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang.

“Tidak sinkronnya antara data yang diinput di dapodik dengan data surveynya DPUPR sehingga kita dapat kuotanya kecil dan sekarang (Perbaikan) SD cuma dapat enam sekolah,” katanya.

“Akan tetapi saya optimis bahwa melalui pendekatan sinkronisasi data, pendekatan dengan mengusulkan daerah-daerah yang rawan terdampak bencana dan prioritas untuk penuntasan wajib belajar melalui Bankeu ini mudah-mudahan bisa melaksanakannya termasuk dari CSR,” ujarnya seraya menambahkan, untuk tingkat SLTP, kondisinya sudah lebih baik karena saat ini ruang kelas yang tidak layak hanya mencapai 10 persen. 

Tak hanya di wilayah Kabupaten Pandeglang dan Lebak, Kota Serang yang notabene merupakan ibukota Provinsi Banten, juga masih mengalami masalah dengan infrastruktur pendidikan. Contoh nyatanya bisa dilihat di SDN Sindangraksa, di kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka.

×