Ia mengatakan, Al terlalu merasa superior dalam pengambilan kebijakan, sehingga banyak masukan-masukan yang disampaikan kepadanya, yang pada akhirnya tidak didengar. Hal itulah yang saat ini menjadikan Pemprov Banten sebagai gudangnya Pelaksana Tugas, rangkap jabatan, dan penuh tekanan.
“Belum lagi penunjukan seratus lebih pejabat Kepala biro, Kabag di semua OPD di-Plt-kan. Ini sangat berpengaruh secara serius terhadap kinerja para pejabat di tiap OPD. Apalagi dirangkap jabatan. Jangankan untuk memberikan pelayanan prima, yang ada mereka bekerja di bawah tekanan dan dalam keresahan. Ini nyata, sebab begitu banyak para Plt yang mengeluhkan kepada saya,” katanya.
Uday menuturkan, tidak berlebihan jika ia menyebut Al sebagai One Man Show dalam memimpin Provinsi Banten. Sebab, jangankan untuk hal-hal yang sifatnya kompleks, untuk yang sederhana seperti penunjukkan orang kepercayaan untuk menjadi jembatan kepentingan antar pihak saja, ia tidak ada.
“Istilah yang saya sebut ‘Al One man show’, siapa yang bisa membantah? Tunjukkan pada saya, siapa yang dipercaya Al untuk menjadi semacam LO (Liaison Officer) yang akan menjadi jembatan kepentingan internal birokrasi maupun dengan stakeholders lainnya di provinsi ini,” ungkap Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) itu.
Situasi tersebut kata Uday, sudah berjalan hampir setahun. Meskipun buruk, namun tidak ada upaya apapun yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagai pemberi mandat Penjabat Gubernur, untuk melakukan perbaikan.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Anehnya situasi buruk ini didiamkan oleh pihak Kemendagri. Masa iya harus dengan cara people power untuk merubahnya? Ingat loh, yang dipertaruhkan ini belasan juta jiwa rakyat Banten,” tegasnya.
Senada disampaikan oleh pengamat politik, Ikhsan Ahmad. Ia menyebut bahwa Al Muktabar merupakan seorang pemimpin yang cerdas dan cekatan dalam berwacana, namun memiliki resistensi dan kelemahan mendasar dalam menentukan dan mengimplementasikan kebijakan.
“Al Muktabar lemah dalam menempatkan kepentingan strategis yang berpihak pada keberlanjutan kebijakan ke depan dan kepentingan masyarakat,” ujar Ikhsan.
