“Dalam upaya penanggulangan stunting, saya juga sudah sarankan sejak awal, mulailah dengan pemutakhiran data dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Ada berapa, dimana saja, kondisinya seperti apa, agar memudahkan dalam penanganannya. Hingga kini saya tidak melihat upaya itu secara serius,” ujarnya.
Dengan cara-cara yang ditunjukan oleh Al Muktabar, Uday melihat masyarakat sampai belum merasakan kebijakan dari kepala daerah tersebut. “Yang jelas saya tidak melihat kebijakan strategis dari seorang Al Muktabar yang dirasakan oleh belasan juta rakyat Banten,” katanya.
Akademisi Untirta, Ikhsan Ahmad, mengungkapkan, semangat kinerja Pj Al Muktabar terbilang tinggi. Namun sayangnya hasilnya terlihat salah kaprah.
“Dalam konteks komunikasi personal, Pj Gubernur Banten saat ini bisa dikatakan memiliki semangat dan energy yang luar biasa dalam kerangka membangun komunikasi dengan berbagai tokoh dan kelompok kritis. Kendati demikian, gaya komunikasi ini seringkali terjebak menjadi ‘pola pemadam kebakaran’,” kata Ikhsan.
Ia menjelaskan, gaya kepemimpinan yang ditunjukan oleh Pj Al Muktabar, terlihat jelas baik, justru tidak membawa dampak terhadap masyarakat Banten.
“Kepemimpinan yang proaktif terhadap pola komunikasi personal ini sayangnya tidak juga menjadi informasi yang akurat terhadap berbagai perubahan yang diharapkan terjadi oleh masyarakat,” ujarnya.
Sebagai mandatori Presiden Jokowi, buah dari diskresi demokrasi untuk pemilu serentak ke depan, semestinya keberadaan Pj Al Muktabar lebih bisa dilihat secara tegas dan akurat dalam fungsi dan perannya sebagai pemimpin di tengah persoalan dan kebutuhan reformasi birokrasi untuk pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.
“Sayangnya isu strategis, yakni reformasi birokrasi menjadi kecil dan sangat kecil, tenggelam dalam isu cuti ibadah yang lambat untuk diselesaikan, isu tentang makan minum, kegaduhan pengangkatan kepala sekolah dan pengawas, dan isu tidak percayanya Pj Gubernur dengan semua OPD, forum CSR yang menggantung, kegelisahan ASN di tengah pro kontra pemberlakuan SOTK dan kontradiksi keputusan APBD 2023 yang sudah disahkan. Pada akhirnya kepemimpinan Banten saat ini kembali terjebak pada momen-momen ritual simbolisme atas berbagai persoalan yang ada di dalam masyarakat, seperti stunting, isu inflasi, isu pendidikan, dan sebagainya,” paparnya.
Discussion about this post