SERANG, BANPOS – Finalisasi dan pleno Rancangan APBD Banten tahun anggaran 2023 sebesar Rp11,358 triliun yang semestinya dilakukan Selasa (kemarin, red) antara Pemprov dan DPRD batal dilakukan. Disebutkan bahwa ada beberapa alasan yang menyebabkan pembahasan rutin tersebut menjadi molor.
Pantauan BANPOS, Selasa (22/11) di ruang Badan Anggaran (Banggar) pada rapat lanjutan Raker Banggar dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Banten dengan agenda Pembahasan Nota Komisi Raperda Banten tahun 2023, terlihat sejumlah TAPD dan Banggar keluar masuk ruangan, dan menyampaikan aspirasi atau kegiatan di masing-masing daerah pemilihan (Dapil)
Pj Sekda Banten, Moch Tranggono usai rapat menjelaskan, ada usulan yang disampaikan dari anggota dewan agar dimasukan dalam RAPBD 2023, sebelum diplenokan dan paripurnakan.
“Intinya gini, mereka minta perhatian, (pemda) Serang minta perhatian. Ini kan ada program yang kita lakukan,” kata Moch Tranggono.
Ia menjelaskan, atas usulan dan saran yang disampaikan oleh wakil rakyat tersebut menjadi catatan, dan akan disesuaikan kembali.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Nanti kita coba, kita lihat, apa-apa yang menjadi perhatian, karena kita kan sudah susun programnya. Tapi tadi ada aspirasi dari Pak Ubaidillah, (akan) diperhatikan,” jelasnya.
Diketahui, keinginan dari Ubaidillah tersebut adalah, agar APBD Banten memberikan bantuan kepada petani. Mulai dari benih dan pupuk dan persoalan bencana alam.
“Aspirasi yang disampaikan oleh Ubadilah, mereka minta yang kaitannya perhatian kepada petani, sumbangan bibit dan bagaimana pengendalian banjir. Itu nanti jadi perhatian kita,” terangnya.
Adapun aspirasi dari anggota lainnya, mengenai penataan Pelabuhan Cituis di Kabupaten Tangerang, hal tersebut akan melibatkan Pemprov DKI Jakarta.
“Untuk Pelabuhan Cituis, ada beberapa pelabuhan yang kita akan minta bantuan ke Pemprov DKI. Dalam rangka mendukung Pulau Seribu. Untuk detailnya nanti bisa tanyakan soal Cituis ke Kepala Dinas (DKP),” jelasnya.
Selain itu, Banggar juga meminta keseriusan pemprov kepada PT Agrobisnis Banten Mandiri mengenai penambahan penyertaan modal dan keseriusan Direksi BUMD tersebut dalam memberikan keuntungan atau kontribusi kepada pendapatan APBD.
“PT ABM apa yang dikerjakan oleh jajaran Direksinya selama dua tahun, kaitanya dengan punya program dan lain sebagainya, rangkaian dengan ABM nanti rangkaianya dengan Deviden (keuntungan). Dan untuk penyertaan, nanti kita alokasikan penambahan modal, sesuai dengan kewajiban kita dalam Perda (ABM),” ujarnya.
Semua aspirasi atau usulan yang disampaikan oleh Banggar, akan diputuskan, Rabu (hari ini, red). “Nanti kita pantau besok kepastiannya,” katanya.
Di tempat yang sama, Kepala BPKAD Banten, Rina Dewiyanti mengakui masih ada kemungkinan perubahan anggaran dari draft RAPBD 2023 yang sebelumnya telah dibahas.
“Tadi itu harmonisasi dengan Banggar. Tadi juga ada OPD nya hadir,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Banten Andra Soni menjelaskan, RAPBD tahun 2023 masih terus dibahas secara detail bersama dengan TAPD agar kegiatan yang terprogram.dapat berjalan maksimal.
“Masih berproses dan pembahasan-pembahasan tadi kita juga panggil ABM, juga pembahasan yang lainnya. Semangatnya adalah bagaimana kita menyelesaikan pembahasan itu tepat waktu dan beberapa program yang sesuai kita sepakati di KUA PPAS bisa berjalan,” jelasnya.
Dalam Rancangan APBD 2023 total APBD dirancang sebesar Rp11,358 triliun, untuk 42 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari puluhan OPD, anggaran terbesar adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rp3,272 triliun, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Rp 2,959 miliar, Dinas Kesehatan (Dinkes) Rp 1,031 triliun (termasuk RSUD Banten Rp295,681 miliar dan RSUD Malingping Rp133, 254 miliar).
Selain itu, DPUPR Rp833,157 miliar, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Rp811,694 miliar, Sekretariat DPRD Rp481,412 miliar, Biro Umum Rp202,453 miliar, Dinas Sosial Rp121,528 miliar . Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp89,791 miliar Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Rp86,498 miliar.
BPBD sebesar Rp42,196 miliar, DP3AKKB Rp43,931 miliar, Dinas Ketahanan Pangan Rp48,189 miliar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp77,110 miliar, DPMD Rp32,129 miliar, Badan Penghubung Rp72,735 miliar, Diskominfo, Statistik dan Persandian Rp68,399 miliar.
Dinas UMKM Rp25,502 miliar, DPMPTSP Rp34,825 miliar, Dispora Rp81,208 miliar, Perpustakaan dan Arsip Daerah Rp28, 996 miliar, Dinas Kelautan dan Perikanan Rp98,5 miliar, Dinas Pariwisata Rp48,641 miliar, Dinas Pertanian Rp123,595 miliar dan Dinas ESDM Rp44,158 miliar.(RUS/PBN)
