Selanjutnya Fitron mengatakan, aspirasi kenaikan gaji honorer tersebut sangat sensitiv, sekaligus populis. Pernyataan Muhsinin yang dirinya siap walk out jika usulannya tidak direspon, disebut Fitron sebagai teori carambol effect .
“Pak Muhsinin melempar bola ke dinding, bolanya mental kena kepala saya, kepala kita semua,” kata Fitron.
Meski perdebatan keduanya berusaha diakhiri Andra sebagai pimpinan rapat, terdengar Muhsinin masih ingin menyampaikan bantahannya.
“Satu menit saja. Hak suara saya juga pimpinan. Jadi walaupun satu fraksi tidak masalah kita berbeda pendapat. Saya hanya ingin mengatakan penambahan anggarannya hitung-hitungan saya hanya kurang dari Rp50 miliar untuk 7 ribuan honorer itu,” kata Muhsinin.
Mendengar itu Fitron kemudian juga bersikeras minta diberi kesempatan bicara, meski Andra sudah mengultimatum kedua anggota DPRD dari satu fraksi itu.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Terakhir, setelah ini saya tidak bicara lagi. Pak Muhsinin keinginan Pak Muhsinin itu keinginan semua kita yang ada di sini. Hanya cara Pak Muhsinin mengkomunikasinnya itu menyebabkan effect carambol. Itu mengganggu hati nurani saya,” katanya.
Berikutnya terdengar suara Ketua TAPD Banten sekaligus Plt. Sekda Banten Moch Tranggono yang berbicara dalam rekaman suara tersebut. Setelah dipersilahkan Andra, Tranggono kemudian mengatakan, bahwa pegawai honorer pemprov sebagai anak-anak kandung pemprov Banten. “Kami berusaha, kalau situasinya memungkinkan (kenaikan gaji honorer) kami akan perhatikan,” kata Tranggono.
Anggota DPRD Banten, Muhsinin Dihubungi melalui telpon genggamnya kepada wartawan, Minggu (23/10) tidak membantah bahwa dirinya telah dicopot dari keanggotaanya di Banggar DPRD Banten dan digantikan rekan satu fraksinya, Desy Yusandi. Meski begitu, ia tidak mempermasalahkannya. “Pergantian itu sesuatu yang biasa. Sebagai kader, kita tunduk pada keputusan partai,” katanya.
Ia menjelaskan, dirinya diganti secara resmi di Banggar DPRD Banten dalam sebuah rapat paripurna yang salah satunya beragendakan hal tersebut pada 28 September lalu. Dan Muhsinin mengaku tidak pernah mendapatkan teguran baik lisan maupun tertulis dari fraksinya terkait penyebab pergantiannya tersebut. Adapun terkait dengan usulanya kepada pemprov dan DPRD agar honor Non ASN dinaikan sesuai UMP yang disampaikan pada rapat Banggar pada September lalu, sudah tepat.
Discussion about this post