“Kalau hanya menghapus, itu reaksioner saja. Kenapa Inspektorat sebagai pengendali internal pemerintahan, tidak mencari tahu asal muasal tiga nama ini? Siapa yang salah di sini? Kan sampai saat ini kita tidak menemukan adanya statemen dari Inspektorat terkait dengan itu. Lucunya, Inspektorat menyatakan tidak ada honorer siluman, tapi BANPOS justru menemukan. Masa kalah hebat sih?” tegasnya.
Oleh karena itu, keterbukaan dari Dindikbud Provinsi Banten maupun BKD dan Inspektorat, menjadi kunci utama dalam menjawab persoalan dugaan adanya honorer siluman di lingkungan Dindikbud Provinsi Banten. Termasuk dugaan adanya honorer yang dibayarkan gajinya, meskipun belum bekerja.
“Ya kan lagi-lagi ini poin plus untuk media, bisa menemukan adanya dugaan penyimpangan tersebut. Kalau enggak kerja, kenapa dibayar. Mana prinsip penganggaran berbasis kinerjanya? Katanya mau reformasi birokrasi, katanya mau menjalankan good and clean governance?” tandas dia. (DZH/ENK)
Discussion about this post