CILEGON, BANPOS – Serapan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon baru mencapai 47,08 persen dari target belanja dalam APBD 2022 sekitar Rp 2,2 triliun. Serapan masih didominasi belanja modal namun mirisnya penyerapan dari sektor infrastruktur belum terserap seperak pun.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon Dana Sujaksani menyebutkan, seluruh perangkat daerah di Pemkot Cilegon baru mampu menyerap sekitar 47,08 persen dari target belanja.
“Jumat (9/9) kemarin (serapan belanja) itu 47,08 persen. Banyak belanja modalnya (terserap) hanya PU (Dinas PUPR) belum bergerak, masih nol,” kata Dana kepada BANPOS saat ditemui di Kantor DLH Kota Cilegon, Selasa (13/9).
Dana menyebut, sektor infrastruktur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Cilegon belum terserap.
“Belanja modal sudah banyak terserap, infrastruktur itu belum banyak berubah,” tuturnya.
E-Paper BANPOS Terbaru
Diketahui pada APBD 2022 anggaran Disperkim mencapai Rp56,33 miliar sementara DPUPR Rp59.64 miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Maman Mauludin saat dikonfirmasi terkait masih minimnya serapan anggaran khususnya sektor infrastruktur, pihaknya mengaku sudah mengumpulkan bawahnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Saya tadi (kemarin) sudah panggil kepala ULP untuk percepatan karena ditarget juga oleh pak walikota (Helldy Agustian),” kata Maman saat ditemui di salah satu hotel usai menghadiri kegiatan Diseminasi Bantuan Keuangan Partai Politik, Selasa (13/9).
Maman berharap di sisa waktu tahun anggaran 2022 ini bisa berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
“Sisa 4 bulan ini saya berharap semua proses berjalan lancar. Saya mendapat laporan data satu minggu ini hampir di Rp 40 miliar,” ujarnya.
“Saya kira itu menjadi bahan realisasi kita kedepan karena proses pengadaan itu tetap kita berjalan, semua sedang berjalan baik PU dan di Perkim,” tambahnya.
Dibagian lain, Kadis PUPR Kota Cilegon Heri Mardiana mengatakan belum adanya realisasi pembangunan infrastruktur hingga bulan September ini menjadi bahan evaluasi di jajarannya.
“Ini jadi bahan evaluasi kami, di tahun anggaran ini kita maksimalkan kegiatan-kegiatan yang ada di dinas PU,” katanya.
Ia mengaku saat ini sejumlah paket pekerjaan proyek sudah berada di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) menunggu proses lelang.
“Ini kan kita sudah mulai melaksanakan kegiatan- kegiatan itu contoh kan kegiatan kita masih di lelang dalam proses, udah ada beberapa yang masuk di ULP untuk proses lelang,” tandasnya.(LUK/PBN)
