DPR Dukung Ketegasan Presiden Penuhi Produk Lokal Di E-Katalog Pemerintah

“Syukur-syukur bisa menambah pemasukan negara lewat pajak produk UMKM yang dilelang,” tandasnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi meluapkan kemarahannya terkait transformasi digital pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog. Arahan ini tidak lepas dari pengadaan barang dan jasa pemerintah kerap menggunakan produk impor.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas buka-bukaan perihal sederet arahan Presiden terkait transformasi digital pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog.

Presiden meminta agar e-Katalog lokal harus hidup, tersistem dan terintegrasi. Untuk itu, LKPP bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melakukan kerja sama.

“Ini arahan presiden dan sekarang sudah ada 13.600 produk impor yang sudah ada substitusinya telah kita bekukan alias tidak bisa dibeli di e-Katalog. Ke depan, akan meningkat karena sistem kami Insya Allah nanti yang blockchain, dan big data ini akan segera selesai bersama PT Telkom,” ujar Azwar Anas. (RMID)