Lagi-lagi kebijakan pengadaan barang Pemerintah Kabupaten Pandeglang membuat berisik. Setelah sebelumnya beberapa anggota DPRD dan elemen masyarakat sipil memberikan kritikan terkait pengadaan sepeda listrik untuk para RT RW, ternyata ada balasan dengan dukungan yang ditunjukkan oleh puluhan RT RW dengan melakukan aksi mendukung pengadaan sepeda listrik di tingkat desa. Kebijakan unik sepeda listrik memang bikin berisik.
Puluhan RT/RW yang ada di Kabupaten Pandeglang melakukan aksi ke gedung DPRD Kabupaten Pandeglang agar wakil rakyat tersebut menyetujui wacana pengadaan sepeda listrik.
“Sepeda listrik penting bagi kami untuk menunjang kinerja kami di kampung, kalau tidak penting tidak mungkin kami datang kesini,” kata Koordinator aksi RT 01 Desa Paniis, Kecamatan Koroncong, Supardi saat melakukan aksi di halaman Gedung DPRD Pandeglang, Kamis (19/8).
Oleh karena itu, pihaknya meminta agar anggota DPRD yang tidak setuju dengan adanya pengadaan sepeda listrik untuk RT/RW dapat memberikan penjelasan. Karena sepeda listrik yang diusulkan oleh Bupati Pandeglang tersebut merupakan sebagai wujud apresiasi, mengingat sepeda listrik tersebut sebagai penunjang kinerja RT/RW dalam melayani masyarakat.
“Jika dewan menolak, alasannya apa? Kami kerja 24 jam melayani masyarakat, sudah sewajarnya jika kami diberikan sepeda listrik untuk menunjang kerja kami,” terangnya.
Supardi mengaku bahwa dirinya merupakan salah satu RT yang tidak memiliki kendaraan, sehingga ketika akan ke rumah warga yang jaraknya 1 sampai 2 kilometer harus berjalan kaki.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Untuk kerja kami harus ada fasilitas, karena kami tidak semuanya memiliki motor. Sekarang ada pengadaan sepeda untuk mendukung kerja kami kenapa ditolak,” ungkapnya.
Aksi RT/RW ke gedung wakil rakyat diterima oleh pimpinan DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Asep Rapiudin dan Fuhaira Amina dari Fraksi Partai Demokrat.
Menanggapi hal tersebut, Asep menyampaikan bahwa pihaknya sangat memahami kedatangan RT/RW ke Gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasi terkait pengadaan sepeda listrik.
“Alhamdulillah Bupati Pandeglang memberikan penghargaan karena RT/RW sebagai ujung tombak dalam menyelesaikan setiap persoalan di masyarakat,” katanya.
Namun dengan penghargaan yang diberikan tersebut, ia berharap kepada para RT/RW agar meningkatkan kinerjanya, karena tujuan dari pemberian sepeda listrik tersebut untuk menunjang kinerja paea RT/RW.
“Kita dari DPRD juga menyetujui, karena memahami betul yang dihadapi di masyarakat terutama mobilitas. Alhamdulillah Bupati memberikan perhatian, karena itu peran bapak dan ibu dilapangan harus ditingkatkan,” ungkapnya.
Sementara itu, pimpinan DPRD dari Fraksi Partai Demokrat, Fuhaira Amina mengatakan, pengadaan sepeda listrik ini harus melalui proses dalam pembahasan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Dalam pembahasan tersebut, tidak semua memiliki pandangan yang sama oleh sebab itu ada beberapa fraksi yang menolak.
“Dalam laporan Banggar DPRD mereka pada prinsipnya menyetujui, karena ini penting dalam mendukung kinerja bapak dan ibu,” ungkapnya.
Karena hal ini penting dalam mendukung kinerja RT/RW, lanjut Fuhaira, sehingga anggota DPRD sepakat dengan apa yang diinginkan oleh Bupati Pandeglang.
“Tapi kami lebih sepakat untuk kenaikan insentifnya bukan dalam sepeda listrik, handphone, maupun pengeras suara,” ungkapnya.
Diketahui, usulan pengadaan sepeda listrik yang diperuntukan RT RW Se-Kabupaten Pandeglang, mendapatkan penolakan dari empat Fraksi di DPRD Pandeglang.
Empat fraksi itu yakni, Fraksi Golkar, Gerindra, PKB dan PPP. Sayangnya, lima fraksi lainnya yaitu, Fraksi Demokrat, PKS, PDIP, Nasdem-Perindo dan Fraksi PAN-PBB, menyetujuinya.
Akhirnya, dalam rapat paripurna tentang penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) Tahun Anggaran 2023, yang digelar di Gedung DPRD Pandeglang, Rabu (10/8), diketuk palu dan disetujui pengadaan sepeda listrik dengan menelan anggaran APBD Tahun Anggaran (TA) 2023 sebesar Rp38 Miliar.
Alasan keempat fraksi yang menolak usulan Bupati Pandeglang, Irna Narulita itu, dikarenakan keempat fraksi itu ingin agar insentif RT RW-nya yang dinaikan bukan malah beli sepeda listrik.
Selain itu, agar Pemkab Pandeglang lebih fokus terhadap pembangunan infrastruktur.
Namun karena secara voting, keempat fraksi itu ditumbangkan. Kemungkinan besar, pengadaan sepeda listrik untuk RT dan RW bakal berjalan lancar hingga direalisasi.
Anggota Fraksi Gerindra, Tubagus Udi Juhdi mengungkapkan, pengadaan sepeda listrik itu disahkan melalui paripurna penyampaian laporan Banggar RKUA dan RPPAS Tahun Anggaran 2023, dan berlangsung alot.
Pembahasan tersebut tambahnya, dimulai sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB. Sehingga, rapat paripurna yang dijadwalkan pukul 16.00 WIB dilaksanakan pukul 19.00 WIB.
“Berdasarkan kolektif kolegial, itu disetujui. Karena secara voting fraksi, yang menolak kalah,” kata Udi, Kamis (11/8).
Udi yang juga menjabat Ketua DPRD Pandeglang ini, menyatakan, pihaknya lebih mendorong insentif ketimbang pengadaan sepeda listrik untuk RT dan RW.
Pasalnya, masih ada yang lebih penting ketimbang sepeda listrik yakni program pembangunan infrastruktur jalan yang masih banyak.
“Sisi anggaran, kita lebih mendorong program Jakamantul. Itu sangat bermanfaat sekali, karena terasakan oleh semua elemen masyarakat,” tegasnya.
Senada, Ketua Fraksi PKB DPRD Pandeglang, Ade Muamar menyatakan, saat ini Kabupaten Pandeglang harus lebih mementingkan pembangunan infrastruktur jalan ketimbang sepeda listrik.
Pasalnya, saat ini masih banyak di pelosok, minim pembangunan infrastruktur.
“Lebih baik fokus infrastruktur dan insentif RT dan RW nya, ketimbang pengadaan sepeda listrik,” tegasnya.
Sementara, Bupati Pandeglang, Irna Narulita menilai, penganggaran sepeda listrik yang bakal menelan anggaran Rp38 Miliar itu tak fantastis.
“Rp38 Miliar kecil bagi saya, kalau bisa Rp100 Miliar. Kasih dong simpul-simpul kami, belum Linmas, bingung amat Rp38 miliar,” ungkap Irna.
Ditegaskannya, anggaran sepeda listrik untuk RT RW tidak menghamburkan anggaran. Sebab menurutnya, pengadaan ini untuk kepentingan masyarakat.
“Jadi tidak ada penghamburan uang, tidak kepentingan-kepentingan tertentu,” kilahnya.
Irna mengatakan, sepeda listrik tersebut untuk kendaraan operasional RT RW dalam membantu roda pemerintahan desa. Menurutnya, kendaraan tersebut juga untuk kepentingan masyarakat banyak.
“Untuk kepentingan operasional, bukan untuk kepentingan RT RW. Mereka cuma membantu kita dengan kendaraan operasional, yang memudahkan mempercepat melayani masyarakat,” imbuhnya.(dhe/pbn)
