Begitu pula dengan persoalan tidak taatnya sejumlah pejabat di Pemkot Cilegon, akibat adanya persaingan antara Walikota, Wakil Walikota, Sekda, serta rezim-rezim sebelumnya. Menurutnya, sistem pemerintahan telah mengatur bagaimana cara untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Ini pun seharusnya bisa selesai jika kepala daerah paham peraturan perundang-undangan yang mengikat ASN. Ya, rotasi dan mutasi adalah jalan yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan kita. Bahkan KASN menyediakan ruang konsultasi mengenai hal itu. Demikian juga dengan Kemen PAN-RB. Oleh karena itu, ketegasan dan kelincahan amat diperlukan dalam mengarungi birokrasi yang kadang dipenuhi oleh ‘politik kantor’,” jelasnya.
Ia mengatakan, memang terdapat pemahaman yang keliru mengenai rotasi dan mutasi, yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap para pejabat yang diduga merupakan loyalis dari rezim sebelumnya. Sebab, jika Kepala Daerah yang baru langsung melakukan rotasi dan mutasi, akan selalu dianggap sebagai bersih-bersih dan balas dendam terhadap rezim sebelumnya.
“Oleh karena itu, manakala akan dilakukan rotasi dan mutasi, Kepala Daerah harus mempercayakannya kepada sistem yang berlaku. Undang para ahli sebagai tim seleksi. Dan pemilihan tim tersebut tentu harus independen dan tanpa kepentingan; selain kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Kendati demikian, Leo mengakui bahwa pemahaman seperti itu tidak akan terlepas ketika dilakukan rotasi dan mutasi. Sebab, Kepala Daerah merupakan jabatan politis, yang setiap langkahnya akan dihitung sebagai langkah politis.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Kadang kita selalu menganggap kepala daerah sebagai jabatan politik, sehingga segala sesuatunya harus diperhitungkan secara politik juga. Tapi perlu diingat bahwa politik juga perlu beretika dan berpikir rasional,” terangnya.
Maka dari itu, Leo menegaskan bahwa perombakan yang nantinya akan dilakukan oleh Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, harus benar-benar dipastikan sebagai langkah strategis, dalam menyelamatkan pembangunan Kota Cilegon dengan terbentuknya organisasi birokrat yang solid dan satu tujuan.
