Bahkan, Tranggono disebut meninggalkan jejak hitam pada saat dirinya memimpin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten. Setidaknya, terdapat tiga jejak hitam yang Tranggono tinggalkan pada OPD dengan anggaran yang cukup besar tersebut, yakni pemangkasan anggaran PUPR pada saat refocusing anggaran hampir 80 persen pada program pemeliharaan jalan dan jembatan yang disebut akibat Tranggono absen dalam rapat pembahasannya, penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) bodong yang disebut diketahui oleh Tranggono namun tidak diambil tindakan, dan rekayasa dokumen kontrak adendum dengan cara pembuatan tanggal mundur.
Berdasarkan sumber BANPOS, pada saat pelaksanaan rapat refocusing anggaran pertama pada tahun 2020, Wahidin Halim (WH) yang pada saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Banten, mengumpulkan para pejabat Pemprov Banten untuk membahas pergeseran anggaran. Namun pada saat itu, Tranggono yang menjabat sebagai Kepala DPUPR tidak hadir.
“Makanya pak WH marah dan memangkas anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan sampai 80 persen,” ujarnya.
Dalam rilis yang dipublikasikan oleh Dinas PUPR Provinsi Banten, pada tahun 2020, Dinas PUPR memiliki anggaran untuk pemeliharaan jalan dan jembatan sebesar Rp101.570.146.900. Namun setelah refocusing, anggaran tersebut menyusut hingga hanya tersisa sebesar Rp28.622.540.450, atau berkurang sebesar 72 persen dari pagu awal.
Pada November tahun 2021, Tranggono terseret dalam dugaan 103 Surat Perintah Kerja (SPK) bodong di Dinas PUPR. Nama dan tandatangnya tertera dengan sangat jelas dalam SPK tersebut. HIngga kini, tidak ada pengusutan terhadap kasus itu.
E-Paper BANPOS Terbaru
Tak kurang dari 40 kontraktor lokal yang tergabung dalam Forum Pengusaha Palka merasa tertipu oleh oknun pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banten. Mereka mengaku kecele, serta tak berdaya. Pasalnya uang Rp3 miliar lebih telah masuk ke kantong oknum pegawai Dinaa PUPR melalui transfer bank maupun cash atau langsung.
Hanya dengan dijanjikan proyek dengan pola penunjukan langsung (PL) di PUPR tahun 2021 ini, pengusaha tersebut rela mengeluarkan uang setoran sebesar 20 persen. Sementara satu pengusaha mendapatkan 2 atau tiga paket, bahkan ada beberapa yang dapat lima sampai 16 paket.
