PENGHAPUSAN tenaga honorer dari sistem kepegawaian di daerah, diyakini akan memberi dampak besar terhadap sektor pendidikan dan kesehatan. Karena, dari 17.000 tenaga honorer di Pemprov Banten, 10 ribu diantaranya merupakan guru dan tenaga kesehatan.
Seperti yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN Wirana Pasir, Asep Saepul Rohman. Ia mengatakan bahwa di sekolah yang dirinya pimpin, setidaknya terdapat sebanyak sembilan tenaga honorer terdiri atas guru, operator sekolah dan penjaga sekolah.
“Memang saya tidak tahu kapan terakhir kali perekrutan honorer, karena saya baru menjabat. Cuma rata-rata honorer yang bekerja di sini itu mayoritas di atas lima tahun (pengabdiannya). Jumlah honorer guru 7, operator sekolah satu dan penjaga sekolah satu,” ujarnya kepada BANPOS.
Menurutnya, apabila tenaga honorer benar-benar dihapuskan sementara tidak ada kejelasan mengenai nasib para tenaga honorer yang telah lama mengabdi, maka sekolahnya pun akan kekurangan tenaga dalam menjalankan tugasnya.
“Yang jelas kalau dengan mekanisme dan peraturannya diberlakukan (penghapusan tenaga honorer), pasti kekurangan guru. Sangat pasti itu. Karena jumlah PNS dan PPPK itu masih dikatakan kurang,” ucapnya.
E-Paper BANPOS Terbaru
Di SDN Wirana Pasir menurutnya, hanya terdapat lima guru PNS saja. Itu pun termasuk dirinya yang merupakan Kepala Sekolah. Sedangkan rombongan belajar (rombel) berjumlah delapan rombel. Hal itu pun membuat keberadaan guru honorer sangat membantu proses belajar mengajar.
“Sangat membantu sekali, karena kami ini kekurangan guru. Ada yang gurunya menjadi guru kelas, ada yang menjadi guru mata pelajaran. Meskipun di SD itu guru sifatnya borongan, namun karena jumlah PNS di sekolah kami itu hanya lima, itu pun termasuk Kepsek, maka tidak bisa dipegang semua. Sedangkan rombel itu delapan, makanya jadi kurang,” terangnya.
Maka dari itu, ia meminta kepada pemerintah agar dapat memberikan solusi terbaik bagi para tenaga honorer yang bekerja di dunia pendidikan. Karena jika tidak ada solusi, maka dipastikan dunia pendidikan akan kekurangan tenaga pengajar.
