SERANG, BANPOS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang telah melakukan perombakan atas susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Selain tujuannya untuk melakukan penyegaran terhadap struktur AKD, perombakan tersebut juga dinilai sebagai salah satu pijakan awal dalam penentuan koalisi mendatang.
Salah satu sumber BANPOS mengatakan, menjelang pelaksanaan perombakan AKD, partai-partai yang menduduki kursi legislatif sibuk melakukan konsolidasi dan lobi-lobi, agar mereka dapat mempertahankan kursi pimpinan AKD, atau mendapatkan kursi pimpinan AKD.
“Banyak yang melakukan lobi. Mereka sibuk mencoba mendapatkan kursi AKD atau bisa mempertahankan kursi AKD. Bukan untuk personalnya, tapi minimal untuk fraksi mereka,” ujarnya kepada BANPOS.
Menurutnya, konsolidasi dan lobi tersebut dilakukan sebagai satu langkah awal para partai, dalam menentukan siapa yang akan menjadi kawannya pada Pemilu mendatang. Namun sejauh ini, belum terlihat adanya konflik politik dalam pelaksanaan perombakan AKD.
Peneliti Senior Populi Center, Usep S. Ahyar, mengatakan bahwa ‘barter’ jabatan di lembaga Legislatif merupakan hal yang sudah lumrah terjadi. Menurutnya, hal itu merupakan mekanisme politik yang niscaya terjadi.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Itu kan kewenangan dari partai politik yah, sebelumnya pun pasti sudah disepakati bagaimana komposisi dari AKD-nya. Jadi sudah biasa itu di partai politik yah, peristiwa yang lumrah terjadi. Meskipun mungkin ada peristiwa politik lagi di belakangnya,” ujar Usep melalui sambungan telepon, Selasa (24/5).
Usep mengatakan, barter yang terjadi dalam penentuan AKD pun memang tidak terlepas dari adanya kesepakatan antar partai yang saling berkoalisi. Hal itu juga bisa saja menjadi gambaran bagaimana koalisi di Pemilu yang akan datang, meskipun kecil kemungkinan lantaran masih terbilang jauh waktunya.
“Kebiasaannya memang ada kesepakatan diantara mereka (partai yang berkoalisi). Mungkin juga memang ancang-ancang untuk Pemilu mendatang. Meskipun kalau secara langsung ke 2024, agak terlalu jauh juga sih sebenarnya,” ungkapnya.
Di sisi lain, Usep mengaku jika jabatan pimpinan pada AKD sudah pasti memiliki sejumlah keuntungan baik untuk anggota yang ditempatkan di sana, maupun partai yang mendelegasikan kadernya untuk menempati jabatan itu.
“Yang namanya jabatan sudah pasti ada anggarannya. Jadi AKD itu juga kan berarti jabatan, dan jabatan sudah pasti ada anggaran. Maka ini sudah pasti menjadi incaran dari partai politik,” jelasnya.
Terlepas dari adanya peristiwa politik di balik perombakan AKD, Usep menuturkan bahwa masyarakat memiliki harapan terhadap keputusan para partai dalam menempatkan kader-kader mereka pada jabatan pimpinan AKD.
“Mudah-mudahan rotasi itu berdasarkan hasil evaluasi kinerja. Karena itu yang diharapkan oleh masyarkat. Diharapkan kan setelah dilakukan rotasi, kerja-kerja legislasi, pengawasan dan lainnya ada penyegaran,” tuturnya.
Diketahui, DPRD Kota Serang telah melakukan perombakan terhadap AKD. Sejumlah pimpinan AKD pun dirombak, meskipun sedikit yang memunculkan nama baru pada susunan pimpinannya.
Seperti pada jajaran Komisi, Komisi I terjadi perubahan. Sebelumnya, Ketua Komisi I diduduki oleh Bambang Janoko dari Fraksi PDI Perjuangan, saat ini diduduki oleh Muji Rohman dari Fraksi Partai Golkar.
Selain itu, Ketua Bapemperda yang sebelumnya diduduki oleh Mad Buang dari Fraksi Partai Golkar, saat ini diduduki oleh Babay Sukardi dari Fraksi Gerindra. Begitu juga dengan kursi Ketua Badan Kehormatan yang sebelumnya diduduki oleh Babay Sukardi, digantikan oleh Bambang Janoko.(DZH/PBN)
Discussion about this post