Pemimpin Tertinggi Korea Utara (Korut) Kim Jong-un tengah berjibaku mengatasi ledakan penularan Covid-19 di negaranya. Kondisi itu membuat Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol khawatir.
Meski hubungan kedua negara tersebut belum akur, Yoon menawarkan bantuan untuk Korut. “Seoul berkomitmen membantu Korut mengatasi Covid-19, dan terbuka untuk mengirim bantuan kemanusiaan,” kata Yoon dalam pidato di sidang pleno Majelis Nasional, Senin (16/5), dilansir Channel News Asia.
Baca Juga
“Kami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk memberikan bantuan obat-obatan termasuk vaksin Covid, peralatan medis dan tenaga kesehatan,” imbuh Yoon.
Hingga kini, belum ada jawaban langsung dari Pyongyang atas tawaran bantuan dari Seoul y. Jong-un sibuk mencoba menekan penularan virus Corona di negaranya.
Media Pemerintah Korut, KCNA, Minggu (15/5) mengkonfirmasi, lebih dari 392.000 kasus baru Covid, dengan 8 pasien di antaranya meninggal dunia. Dengan begitu, total lebih dari 1,2 juta orang di negara itu yang sudah terinfeksi Covid-19.
E-Paper BANPOS Terbaru
Korut juga mencatat, lebih dari 152.000 orang sembuh dari Covid-19. Dengan demikian, sampai sejauh ini ada 648.000 orang di Korut yang telah pulih dari virus Corona. Sementara, total pasien yang meninggal akibat Covid hingga Senin, menjadi 50 orang.
Menurut KCNA, Jong-un telah memerintahkan militer menstabilkan segera pasokan obat-obatan di Pyongyang, yang menjadi lokasi terdeteksinya varian Omicron pekan lalu.
Sejak Korut melaporkan kasus pertama virus Corona, Jong-un menempatkan dirinya di pusat respons pandemi, dengan mengawasi rapat darurat Politbiro yang digelar hampir setiap hari.
Jong-un menyebut, kegagalan penyaluran obat-obatan disebabkan karena para pejabat kabinet dan sektor kesehatan publik yang bertanggung jawab atas pasokan (obat), tidak memahami krisis terkini secara benar.
Dia telah menginspeksi apotek-apotek setempat, mengkritik keras para menterinya dan sektor kesehatan publik atas sikap kerja mereka yang tidak bertanggung jawab.
Jong-un juga mengkritik penyimpangan dalam pengawasan hukum secara resmi, dan mencermati sejumlah fenomena negatif dalam penanganan dan penjualan obat secara nasional.
Discussion about this post