Beban Pemberantasan Korupsi Hingga Pengangguran

“Pembentukan pansus kita tunggu setelah  APH (aparat penegak hukum) dan ATT di Inspektorat tuntas dulu, baru nanti dibahas, apakah perlu dibentuk Pansus atau tidak,” kata Faizal.

Adapun nantinya orang-orang yang berada di pansus adalah, lintas fraksi atau memang dilakukan dan dibahas sesuai  dengan Komisi-Komisi di DPRD. “Nanti diputuskan pansusnya itu apakah  diusulkan oleh fraksi-fraksi, atau sesuai dengan  bidang di komisi. Kalau sesuai dengan bidang mitra kerjanya, maka pansusnya adalah Komisi III,” ungkapnya.

Selain membentuk pansus, Faizal juga akan menekan dan meminta perbaikan kinerja dari samsat-samsat   di bawah langsung kendali Bapenda Banten. Dan mengembalikan pendapatan yang hilang akibat pandemi Covid-19.

“Kita sudah sampaikan kalau Bapenda ditahun 2022 harus bisa mengoptimalkan perannya, tidak hanya duduk manis menerima setoran pajak dari masyarakat, tapi juga melakukan inovasi-inovasi lainnya, sehingga sektor pendapatan asli daerah (PAD) bertambah,” terangnya.

Terkait dengan penyelesaian dugaan korupsi pengadaan lahan SMKN 7 Tangsel yang saat ini KPK telah menetapkan  tiga orang tersangka, Barhum berharap, lembaga anti rasuah tersebut  dapat membongkarnya sampai tuntas.

“Kita tahu, persoalan pendidikan ini masih menjadi hal yang harus diselesaikan di Provinsi Banten. Saat ini masih ada sekolah SMA/SMK yang menumpang, tapi  masih saja oknum yang melakukan perbuatan itu (korup),” ujarnya.

Oleh karena itu, AL Muktabar pada tahun  pertama menjabat diminta,  dapat menyelesaikan persoalan layanan dasar, seperti pendidikan,kesehatan dan infrastruktur yang belum dirasakan oleh masyarakat, termasuk pengangguran yang masih tinggi.

“Jadi menurut saya, pak penjabat Gubernur Banten di tahun pertama  menjabat, adalah fokus ke  pembangunan sekolah-sekolah, sehingga tidak ada sekolah yang numpang,” ujarnya.

Sedangkan untuk sektor kesehatan, Dinas Kesehatan harus mendapatkan tekanan dengan membuat program yang nyata. Program dirasakan langsung masyarakat, seperti menempatkan sarana dan prasarana kesehatan dari pemprov sampai tingkat kecamatan dan desa-desa.

×