Kemesraan parpol koalisi pendukung pemerintah mulai terusik menjelang 2 tahun pelaksanaan Pemilu 2024. Pemicunya adalah sepak terjang sejumlah menteri yang punya ambisi untuk nyapres. Meskipun sesama teman koalisi, kini mulai terang-terangan saling menjatuhkan.
Tidak majunya Presiden Jokowi di Pilpres 2024, berpengaruh pada ambisi politik para menterinya. Meskipun belum ada yang resmi deklarasi, tapi sejumlah menteri sudah menunjukkan gelagatnya untuk bertarung memperebutkan kursi RI 1 maupun RI 2.
Presiden Jokowi juga sudah mencium gelagat politik dari para pembantunya itu. Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/5), Jokowi bahkan sempat menyinggungnya. Meskipun tidak melarang, Jokowi mengingatkan agar para menteri fokus bekerja.
Arahan Jokowi itu kemudian dipertegas oleh Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Jaleswari Pramodharwani. Kata dia, tugas menteri adalah membantu presiden. Bukan mengurusi kepentingan politik pribadinya.
Di internal parpol koalisi, arahan kepala negara itu ditanggapi beragam. PKB menangkap pesan dari Jokowi itu, agar menteri jangan sibuk urusan pribadi, tapi mengedepankan tugas negara.
Menurut Waketum PKB, Jazilul Fawaid, tidak etis bila menteri yang masih menjabat memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pemilu. “Etikanya mundur. Itu lebih gentle. Kecuali enggak peduli dengan etika,” kata Jazilul, saat dikonfirmasi, kemarin.
E-Paper BANPOS Terbaru
Wakil Ketua MPR ini mengatakan, menteri nggak boleh setengah-setengah bekerja. Apalagi saat ini, banyak persoalan besar yang sedang dihadapi Indonesia pasca dihajar pandemi lebih dari 2 tahun. Sementara, sisa waktu bagi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan itu terbilang mepet, yakni tak sampai 2 tahun.
Menurutnya, selain memberikan arahan, Jokowi juga harus bertindak tegas pada sepak terjang menterinya. “Kalau ada menteri yang genit tebar pesona nyapres, padahal kerjanya kedodoran dan minim prestasi, jangan dibiarkan,” ujarnya.
Daniel Johan, rekan separtai Jazilul juga punya pendapat yang sama. Ketua DPP PKB ini mengingatkan, menteri dilarang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Karena itu, kata dia, menteri yang sibuk nyapres lebih baik mundur.
