Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/5). Arahan tersebut mencakup penanganan pandemi Covid-19 dan gejolak ekonomi global.
“Saya ingin kita semuanya tetap konsentrasi pada masalah yang berkaitan dengan pandemi dan juga yang berkaitan dengan gejolak ekonomi global yang sampai saat ini belum berhenti, belum selesai dan itu menimbulkan ketidakpastian pada ekonomi semua negara,” ujar Presiden.
Arahan pertama terkait penanganan pandemi Covid -19, Kepala Negara memastikan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih terus diterapkan meskipun kasus aktif harian Covid-19 di tanah air sudah menurun.
“Jadi tolong setelah ini disampaikan PPKM tetap berlanjut sampai betul-betul kita yakin bahwa Covid-19 ini 100 persen bisa kita kendalikan,” ungkap Presiden.
Arahan kedua terkait manajemen arus mudik dan arus balik Lebaran, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran Kementerian, Polri, dan TNI yang telah bekerja sama dengan baik sehingga arus mudik dan arus balik dapat berjalan dengan lancar.
Sedangkan arahan ketiga yang berkaitan dengan kewaspadaan terhadap gejolak ekonomi global akibat perang Ukraina dan kebijakan moneter Amerika Serikat, Presiden meminta agar pengelolaan ekonomi makro dan mikro diikuti secara detail, utamanya yang berkaitan dengan pangan dan energi.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Saya sudah minta kemarin pada Pak Seskab agar setiap minggu seperti kita lakukan Rapat Terbatas mengenai PPKM ini juga sama urusan pangan, urusan energi harus juga dilakukan mingguan. Karena betapa pentingnya pengelolaan dua hal ini bagi stabilisasi, stabilitas ekonomi kita, utamanya stabilitas harga dan barang-barang pokok rakyat,” ucap Presiden.
Arahan keempat, Presiden mengingatkan pentingnya kepekaan tinggi terkait krisis yang ada di Indonesia, mulai dari musim kemarau, ancaman kebakaran hutan dan lahan, hingga penyakit kuku dan mulut yang menyerang hewan ternak di tanah air. Presiden minta Menteri Pertanian untuk melakukan lockdown dan menerapkan sistem zonasi lockdown agar pergerakan ternak dapat dicegah dengan baik.
