LEBAK, BANPOS – Sebanyak kurang lebih 700 aset berupa bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Lebak belum bersertifikat.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lebak, Halson Nainggolan kepada wartawan, Kamis (14/4).
Menurut Halson, untuk mengamankan ratusan aset berupa tanah yang belum bersertifikat itu, pihaknya membutuhkan aparat penegak hukum. Ia menyebutkan hampir 60 persen lebih atau sekitar 1.100 aset milik Pemerintah Kabupaten Lebak itu sudah bersertifikat.
“Sisanya kurang lebih 700 yang belum. Memang masih ada yang bersengketa makanya kami kerja sama dengan kejaksaan,” katanya.
Halson mencontohkan, ada tanah yang dulu oleh warga dihibahkan ke pemerintah daerah untuk pembangunan sekolah tetapi kemudian diklaim oleh orang yang mengaku sebagai ahli waris.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Mungkin surat-suratnya enggak lengkap. Sekarang setelah (Daerah) itu menjadi kota tanah itu jadi ada harganya kan, mulai lah cucunya ngutak-ngutik, itu yang perlu kami amankan,” ungkapnya.
Halson mengatakan, kerja sama dengan kejaksaan dan BPN khusus dalam rangka pengamanan aset Pemerintah Kabupaten Lebak yang tidak bergerak (Tanah). Banyak persoalan mengapa sekitar 700 bidang tanah belum bersertifikat.
“Misalnya seperti ada sekolah kita masuk ke kawasan TNGHS, otomatis itu jadi tanah Pemerintah Pusat, itu juga jadi persoalan dan persoalan lain yang seperti tadi saya sampaikan. Makanya perlu aparat hukum (APH) untuk membantu kami,” katanya.Kepala Kejari Lebak ST Hapsari mengatakan,
salah satu tujuan MoU yang dilakukan adalah agar ratusan aset tersebut bisa bersertifikat. Sesuai fungsinya kata Hapsari, kejaksaan memiliki kewajiban untuk menyelamatkan aset milik Pemerintah Daerah.
“Jadi untuk meminimalisir atau memitigasi risiko beralihnya aset Pemda ke pihak lain yang tidak berhak,” terangnya.
Terpisah, PT KAI Daop 1 Jakarta tandatangani perjanjian kerjasama dengan Polda Banten terkait keamanan Aset dan Operasional Kereta Api.
Penandatanganan dilakukan oleh Executive Vice President Daop 1 Jakarta, Suryawan Putra Hia dan Kapolda Banten, Irjen Pol. Rudy Heriyanto di Kantor Polda Banten.
Discussion about this post