CILEGON, BANPOS – Mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kota Cilegon menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Cilegon, Selasa (12/4). Aksi diikuti empat Badan Eksekutif Mahasiswa yaitu dari Universitas Al Khairiyah, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al Khairiyah, dan Politeknik Krakatau.
Ada beberapa tuntutan yang disampaikan BEM Cilegon yang disampaikan di depan Gedung DPRD Cilegon tersebut. Mereka menuntut DPRD mendengar dan menjemput aspirasi rakyat.
Selain mengusung isu nasional seperti menolak penundaan pemilu 2024 dan masa jabatan presiden tiga periode, menolak kenaikan PPN, kenaikan harga minyak goreng, dan kenaikan harga BBM, mahasiswa juga mengangkat isu lokal.
Program KCS Helldy-Sanuji menjadi salah satu janji politik yang disoroti mahasiswa. Mereka mendesak agar program tersebut tidak hanya sekedar janji omong kosong, tetapi direalisasikan sesuai dengan janji yang diucapkan.
Masalah lain yang juga disoroti mahasiswa adalah tingginya angka pengangguran. Mereka menuntut dan mendesak DPRD memastikan Pemkot Cilegon lebih serius menangani masalah tingginya angka pengangguran.
E-Paper BANPOS Terbaru
Padahal Helldy-Sanuji punya program penyerapan tenaga kerja sebanyak 25.000 selama masa jabatan. Namun hingga kini belum terwujud. “Industri di Kota Cilegon banyak, tapi sulit sekali kita mendapatkan pekerjaan. Dimana peran Pemkot Cilegon?. Lalu UMK (Upah Minimum Kabupaten Kota) Cilegon yang besar itu lalu buat siapa? Buat orang luar yang mudah masuknya? Sementara kita warga pribumi selalu dipersulit,” kata Koordinator Aksi, Ibnu, disela orasinya.
Selain itu, kemiskinan di Kota Cilegon juga dinilai terus meningkat karena kesempatan kerja di Kota Cilegon minim. “Padahal Kota Cilegon masuk sebagai daerah terkaya di Indonesia, posisinya keempat di Indonesia daerah paling kaya. Terus predikat daerah terkaya itu buat siapa? Buat pejabatnya doang?,” pungkasnya.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak agar Kejari Cilegon menuntaskan kasus dugaan Korupsi BPRS-CM. Kepada DPRD Cilegon, mahasiswa juga menuntut agar para wakil rakyat berlaku objektif dalam mengkaji LKPj dan memberikan rekomendasi objektif kepada Walikota terkait bahan evaluasi pendapatan daerah yang tidak sesuai dan belanja yang tidak maksimal.
Discussion about this post