SERANG, BANPOS – Bupati dan Walikota se Provinsi Banten minta jatah bantuan keuangan (Bankeu) tahun 2023 rata-rata lebih dari Rp100 miliar. Keinginan mereka telah disampaikan pada saat acara Pra musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Provinsi yang diselenggarakan pasa awal bulan April kemarin.
Kepala Badan Perencanaan Pembangubangunan Daerah (Bappeda) Banten, Mahdani, Senin (10/4) mengungkapkan, delapan kabupaten/kota telah menyampaikan usulanya kepada pemprov untuk bankeu 2023. Angkanya besar dan bervariatif.
“Kalau yang disampaikan oleh Bappeda kabupaten/kota pada saat Pra Musrebang, ada yang Rp100 miliar bahkan lebih, diatas itu,” ujarnya.
Ia menjelasakan, usulan Bankeu 2023 telah disampaikan oleh kabupaten/kota akab digunaka untuk berbagai program kegiatan atau sektor. Mulai dari layanan dasar sampai lingkungan hidup (LH).
“Ada 5 desk, kesehatan, pendidikan, kesra (kesejahteraan rakyat), LH dan pemerihtahan. Itu yang kabupaten/kota sampaikan,” katanya.
E-Paper BANPOS Terbaru
Kendati demikian lanjut Mahdani, bankeu yang akan diakomodir nantinya akan disesuaikan dengan petunjuk pelaksana (Juknis) Keputusan Gubernur. “Kalau dilihat dari Juknisnya kan Bankeu itu untuk menopang program pembangunan di provinsi, seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,” katanya.
Dengan demikian, usulan Bankeu Kabupaten/Kota yang angkanya selangit, tidak akan dipenuhi oleh pemprov. Apalagi sifat dari bankeu bukan merupakan kewajiban.
“Kita lihat saja nanti seperti apa kemampuan keuangan pemprov. Pemberian (Bankeu) kan tidak menjadi keharusan. Wajib,” ujarnya.
Apalagi pemprov setiap tahunnya telah mengggelontorkan bankeu kepada kabupaten/kota. Sehingga alokasi bankeu akan disesuaikan dengan kebutuhan. Apakah diberikan seperti tahun 2022 atau lebih kecil. “Tahun ini kan ada aja Bankeu, masing-masing kabupaten/kota dapat Rp10 miliar,” ungkapnya. (RUS/AZM)
