KPK Cecar Sekda Bekasi Soal Dokumen Administrasi Kepegawaian ASN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dokumen administrasi kepegawaian ASN yang ditandatangani Rahmat Effendi sebagai Surat Keputusan (SK) Wali Kota Bekasi.

Pendalaman dilakukan tim penyidik komisi antirasuah saat memeriksa Sekda Pemerintah Kota Bekasi Reny Hendrawati pada Senin (14/3).

pengetahuan saksi mengenai dokumen administrasi kepegawaian ASN yang ditandatangani tersangka RE sebagai surat keputusan Wali Kota Bekasi,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Selasa (15/3).

Sebelumnya, Reny sudah dua kali dipanggil tim penyidik KPK dalam kasus ini. Yakni, pada Kamis (17/2), dan Selasa (22/2). Dalam pemeriksaan itu, Reny mengembalikan uang yang diterimanya kepada tim penyidik.

Uang itu selanjutnya akan dianalisis tim penyidik untuk melengkapi berkas Rahmat Effendi. Selain mengembalikan uang yang diterimanya, dalam pemeriksaan tersebut, Reny dicecar tim penyidik mengenai aliran uang yang diterima Rahmat Effendi. “Masih terus dilakukan pendalaman terkait aliran uang yang diterima tersangka RE,” imbuh Ali.

KPK menetapkan Rahmat Effendi dan delapan orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek dan jual beli jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi.

Penetapan tersangka terhadap sembilan orang ini dilakukan KPK setelah memeriksa intensif 14 orang yang diciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (5/1).

Rahmat, bersama Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M Bunyamin, Lurah Kati Sari Mulyadi alias Bayong, Camat Jatisampurna Wahyudin, dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan Kota Bekasi Jumhana Lutfi ditetapkan sebagai penerima suap.

Sementara sebagai pemberi suap adalah Direktur PT MAM Energindo Ali Amril, swasta Lai Bui Min alias Anen, Direktur PT Kota Bintang Rayatri (KBR) dan PT Hanaveri Sentosa (HS) Suryadi, dan Camat Rawalumbu Makhfud Saifuddin.

Para pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.