Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto makin galak menyerang pihak-pihak tertentu yang masih kasak-kusuk memuluskan jalan penundaan Pemilu. Menurutnya, penolakan tegas dari Presiden Jokowi, harusnya cukup menyudahi polemik penundaan Pemilu. Apalagi sampai memaksa Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
Sejak awal isu penundaan Pemilu dilemparkan ke publik, PDIP sudah tegas menolak. PDIP tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan presiden dengan menunda Pemilu. Termasuk menolak amandemen konstitusi kalau untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
Penolakan partai pemenang Pemilu 2014 dan 2019 ini, makin kencang setelah Jokowi berkali-kali menolak usulan tersebut. Sikap Jokowi yang tetap taat konstitusi, tidak boleh lagi memunculkan wacana-wacana liar yang makin menyudutkan pemerintah. “Kita sudah melakukan mekanisme periode 5 tahunan kepemimpinan, mulai dari bawah ke atas. Ketika kultur tersebut dirombak, akan menciptakan krisis,” warning Hasto, dalam keterangan tertulisnya, kemarin.
Sekjen PDIP 2 periode ini mengingatkan, dalam berpolitik, bangsa ini harus kokoh memegang konstitusi. “Di dalam konstitusi ada roh, ada jiwa yang mengatur kehidupan bersama sebagai bangsa,” tegasnya.
Saat ini, lanjut Hasto, banyak hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama. Mencari-cari celah untuk menunda Pemilu, merupakan sikap yang tidak peka dan buang-buang energi. “Masih banyak kepentingan lain yang mendesak dan membutuhkan perhatian, seperti dampak dari perang Rusia dan Ukraina, serta kesiapan Indonesia dalam Presidensi G20,” papar elit PDIP yang mengawali karirnya sebagai juru ketik itu.
E-Paper BANPOS Terbaru
Eks Sekretaris Tim Sukses Jokowi-Amin di Pilpres 2019 ini juga menyinggung usulan agar presiden mengeluarkan Perppu untuk penundaan Pemilu. Menurut Hasto, itu merupakan usulan yang salah kaprah. Perppu untuk menunda pemilu, kata dia, sama saja melecehkan konstitusi dan kualitas demokrasi.
“Perppu itu untuk kegentingan yang memaksa. Tetapi berkaitan dengan penundaan pemilu itu, itu ranahnya kepada konstitusi, kepada hukum dasar. Dan mengubah itu harus melalui amendemen,” tegas Hasto. Hasto menegaskan, sikap PDIP sudah jelas, yakni menunda Pemilu. Penolakan itu juga merupakan sikap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan wajib menjadi kesadaran partai taat pada konstitusi.
