PANDEGLANG, BANPOS – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian membatalkan rencana penerapan PPKM Level 3 Nasional pada masa libur natal dan tahun baru 2022. Aturan tersebut diubah dengan menyesuaikan level PPKM pada masing-masing daerah.
“Tadi kata Bapak Mendagri pada vicon, PPKM ditiadakan dikembalikan ke daerah. Tidak akan ada penyekatan, tapi tidak boleh ada kerumunan di tempat fasilitas umum hanya 50 persen pengunjungnya,” kata Tanto usai mengikuti rapat dengan Mendagri yang dilakukan secara virtual di ruang Pintar, Senin (27/12).
Selain itu, Tanto juga menyampaikan bahwa Mendagri menginstruksikan kepada seluruh daerah agar setiap fasilitas umum seperti tempat Mall, pantai atau tempat wisata lainnya harus menggunakan aplikasi peduli lindungi.
“Jika tidak diterapkan tentu akan ada teguran ringan sampai berat, bahkan bisa berujung pencabutan izinnya,” terangnya.
“Kami harap ini bisa segera disosialisasikan oleh dinas pariwisata Pandeglang kepada semua pemilik tempat wisata,” sambungnya.
E-Paper BANPOS Terbaru
Selain itu, Tanto meminta penambahan target agar vaksinasi di akhir tahun 2021 capai 65 persen. Kata Tanto, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 67 tahun 2021, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1,2,3 wilayah Jawa-Bali, Kabupaten Pandeglang saat ini berada di level 3, untuk bisa turun ke level 2 maksimal capaian vaksinasi dosis satu harus di atas 50 persen dan vaksinasi lansia dosis satu di atas 40 persen.
“Sekarang vaksinasi di Pandeglang sudah mencapai 52 persen. Kita akan terus kejar, hingga akhir Desember kurang lebih bisa diangka 65 persen,” kata Tanto.
“Disisa waktu satu minggu ini, kita akan kerja ekstra secara terpadu bersama TNI, Polri, Binwil, Camat dan jajaran Puskesmas, untuk mengejar baik vaksinasi maupun input data ke Pcare,” sambungnya.
Tanto menambahkan, jika di lapangan menemukan problem terkait ketidaksepadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK), ia berharap segera berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Kesehatan (Dinkes).
Discussion about this post