PULUHAN buruh berhasil masuk dan menduduki kantor serta ruangan Gubernur Banten Wahidin Halim, Rabu (22/12) lalu. Sang gubernur tak tinggal diam, dia mengecam aksi buruh dan melaporkan mereka ke Polda Banten. Lima orang buruh diinformasikan telah ditahan terkait laporan itu.
Aksi para buruh yang menerobos masuk ke dalam ruang kerja gubernur bukan dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau dikenal dengan MayDay. Melainkan aksi bentuk kekecewaan karena tidak pernah direspon oleh Gubernur Banten Wahidin Halim (WH), bahkan sebaliknya mereka merasa tidak dihargai keberadaannya.
WH sebagai Gubernur Banten, dengan tegas meminta pengusaha mencari karyawan baru, jika buruh menolak penetapan Upah Minimun Provinsi (UMP) dan Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2022 yang telah ditetapkan.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pekerja Nasional (SPN), Puji Santoso dalam bincang-bincang dengan Ikhsan Ahmad selaku moderator di Kanal Youtube, BANTENPoscast dengan surasi 44 menit 31 detik, mengungkapkan, ada yang aneh dalam sosok WH sebagai kepala daerah.
“Pernyataan gubernur yang meminta pengusaha agar pengusaha mencari karyawan baru dan memecat karyawan lama karena menolak upah minimum 2022 jelas ini sangat menyakitkan buruh. Harusnya gubernur berkaca pada Gubernur Banten terdahulu, Bu Ratu Atut Chosiyah,” kata Puji.
E-Paper BANPOS Terbaru
Puji mengisahkan, tatkala Banten dijabat oleh Ratu Atut Chosiyah yang merupakan ibu kandung dari Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy (wakil WH), iklim investasi, hubungan buruh dengan pengusaha dan pemerintah berjalan dengan baik.
“Saya rasa kepemimpinan Bu Atut, yang kami rasakan, buruh selalu diajak bicara dalam memutuskan UMP maupun UMK. Bahkan kalau kami tidak bisa diterima di kantornya, Bu Atut mengundang kami para buruh di rumah dinasnya,” ujarnya.
Dan sejak Banten dijabat oleh WH, buruh lanjut Puji seolah-olah keberadaannya tidak ada. Padahal, buruh juga warga Banten, yang memiliki identitas dan membayar pajak penghasilan (PPh) kepada pemerintah.
“Buruh ini kan masyarakatnya gubernur juga, KTP Banten, bahkab PPh kami yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah juga maauk ke Banten,” ujarnya.
