SERANG, BANPOS – Sejumlah aktivis organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asal Lebak Selatan (Baksel), mendatangi ruang Komisi IV DPRD Provinsi Banten. Kedatangan mereka untuk meminta kejelasan terkait dengan permohonan audiensi yang tak kunjung ditanggapi.
Akan tetapi, kedatangan mereka ke Komisi IV DPRD Provinsi Banten justru berujung kekecewaan. Hal itu lantaran tetap saja tidak ada kejelasan kapan audiensi yang mereka ajukan, dapat diterima dan dijadwalkan secara pasti.
Baca Juga
Ketua DPP Laskar Pasundan Indonesia (LPI), Rohmat Hidayat, mengatakan bahwa pihaknya sangat kecewa dengan Komisi IV DPRD Provinsi Banten. Sebab pihaknya seolah digantung tanpa ada kejelasan untuk melakukan audiensi.
“Kami merasa kecewa permohonan kami belum juga direspon. Kami kembali datang sesuai permohonan waktu pada hari Kamis ini, namun belum mendapat jadwal yang pasti,” ujar Rohmad di depan ruang Komisi IV DPRD Provinsi Banten, Kamis (23/12).
Padahal menurutnya, audiensi yang pihaknya sampaikan ingin membahasa persoalan persoalan dalam kegiatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Disperkim Provinsi Banten, yang tersebar ratusan paket kegiatan PSU di Provinsi Banten.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Dari studi investigasi yang disampling di wilayah Kecamatan Malingping dan sekitarnya, Koalisi Aktivis LSM banyak menemukan dugaan ketidakberesan,” ungkapnya.
Aktivis LSM Suara Rakyat Indonesia (Surindo), Deden Haditia, mengungkapkan hal yang sama. Pihaknya mendesak Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Banten untuk mengevaluasi program aspirasi tersebut, dengan kewenangan yang melekat pada DPRD Provinsi Banten.
“Para aktivis Lebak Selatan mendesak audiensi ke Komisi IV, untuk mengevaluasi kegiatan PSU Disperkim Banten, baik dari aspek perencanaan, aspek teknis pelaksanaan dan aspek administrasi. Kami tetap mendesak Komisi IV untuk mengevaluasi program aspirasi dewan ini,” tegasnya.
Ditempat yang sama, Ketua DPC Badak Banten Perjuangan, Erot Rohman, menyampaikan ancaman kepada DPRD Provinsi Banten. Menurutnya, pihaknya siap untuk menggeruduk DPRD Provinsi Banten apabila permohonannya untuk melakukan audiensi tidak ditanggapi.
Discussion about this post