BAYAH, BANPOS – Terkait dampak dari dua perusahaan tambang pasir kuarsa di Desa Lebak Tipar Kecamatan Cilograng, Pemerintah Desa (Pemdes) Sawarna Timur, Kecamatan Bayah melayangkan surat somasi kepada dua perusahaan tambang pasir tersebut.
Somasi dilakukan lantaran penambangan yang dilakukan perusahaan tersebut telah memberikan dampak pada lingkungan dan warga sekitar, yakni kali Cimanggu yang kerap dipakai warga Sawarna Timur kini menjadi tercemar limbah cucian pasir.
“Akibat adanya penambangan pasir kuarsa di blok Cimanggu Desa Lebak Tipar, Kecamatan Cilograng, kami dari pemerintahan Desa Sawarna Timur, melayangkan surat Somasi kepada dua perusahaan tambang pasir itu karena telah menimbulkan dampak negatif. Dengan rusaknya hutan dan dengan dipakainya kali Cimanggu untuk cucian pasir kuarsa oleh dua perusahaan pasir itu,” ujar Kepala Desa (Kades) Sawarna Timur, Sanusi, Senin (1/11).
Menurut Sanusi, kali Cimanggu itu adalah sumber air yang biasa dipakai oleh warganya.
“Kali Cimanggu itu adalah sumber air bersih yang digunakan oleh warga kami di Desa Sawarna Timur, jumlahnya ada sekitar 200 KK. Memang lokasi tambang pasir tersebut masuk ke Desa Lebak Tipar, Kecamatan Cilograng, tapi dampaknya dirasakan oleh warga Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah,” terangnya.
E-Paper BANPOS Terbaru
Dijelaskan Sanusi, dalam hal ini pihaknya telah melayang surat somasi dan penutupan, karena pihak perusahaan belum melakukan pemulihan dampak tersebut.
“Dua perusahaan tersebut yaitu, PT Titian Indonesia Timur dan PT Tradeindo Nusa Damai, di duga 2 perusahaan tersebut belum memiliki izin lengkap,” papar Sanusi.
Terpisah, Camat Cilograng, Hendi Suhendi kepada BANPOS membenarkan terkait dua perusahaan tambang pasir itu ada di wilayah kerjanya.
Namun menurutnya, kedua perusahaan itu sudah tutup dikarenakan soal izin perusahaan dan juga sengketa lahan.
“Iya benar itu di sekitar sungai Cimanggu, PT Tradeindo dan Titian. Tapi itu sudah tutup tak operasi lagi. Alasan tutupnya yakni soal sengketa lahan antara kedua perusahaan itu tidak pernah beres, dan juga soal izin usahanya. Bahkan investornya juga sudah tak ada lagi,” jelas Hendi.(WDO/PBN)
