SERANG, BANPOS – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang tahun 2022 diproyeksikan naik Rp100 miliar dari tahun 2021, yang sebelumnya sebesar Rp200 miliar menjadi Rp300 miliar. Hal itu setelah banyaknya pengusaha yang datang untuk berinvestasi di Kota Serang.
Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa atas pemaparan nota pengantar keuangan tentang Rancangan APBD 2022, berbagai fraksi memberikan berbagai masukan. Salah satunya yakni mengenai peningkatan pendapatan Kota Serang.
“Sekarang tinggal menunggu kelanjutan menjadi Perda, setelah itu akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Banten. Banyak sekali masukan yang disampaikan Fraksi terkait pembangunan fisik dan yang paling penting terkait peningkatan pendapatan” ujarnya usai mengikuti rapat paripurna, Senin (1/11).
Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) menurut Syafrudin, sudah terjadi pada tahun ini. Sebab, dari target Rp200 miliar, realisasinya telah mencapai Rp240 miliar atau melampaui target sebesar Rp40 miliar.
“Di tahun 2022, ada kemungkinan kami akan genjot, dan mudah-mudahan targetnya sampai Rp300 miliar,” katanya.
E-Paper BANPOS Terbaru
Syafrudin pun mengaku optimistis kenaikan PAD akan terus terjadi di tahun mendatang. Sebab pada tahun 2022 mendatang saja, sudah banyak investor yang ingin berinvestasi di Kota Serang.
“Di Kota Serang dari bulan Oktober ini sudah mulai bermunculan para pengusaha yang datang kaitannya dengan perumahan-perumahan, industri juga ada. Yang di Walantaka dan Kasemen banyak yang datang. Itu salah satu yang kita kejar,” ucapnya.
Sedangkan terkait pembangunan infrastruktur, Syafrudin mengatakan bahwa hal tersebut masih menjadi program utama. Ia pun optimistis pembangunan yang telah direncanakan, akan selesai pada 2023 mendatang.
“Jadi mudah-mudahan di tahun 2022 ini, hanya tinggal beberapa persen saja, mudah-mudahan di tahun 2023 hanya pembangunan sisanya,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BAPPEDA Kota Serang, M. Ridwan, menuturkan bahwa terdapat beberapa pembangunan yang akan dilakukan pada 2022 mendatang. Salah satunya yaitu pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP).
