Sementara itu, untuk tuntutan masyarakat terkait pendidikan gratis mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi, Pemkot Serang pun masih melakukan pembahasan.
“Memang pendidikan gratis, tapi untuk (perguruan tinggi) itu belum. Tapi itu bentuknya beasiswa, jadi bukan minta gratis, jadi banyak kalau beasiswa,” tandasnya.
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang, Roni Yurani mengatakan, masyarakat meminta uang kompensasi sebesar Rp1,047 miliar minta dibayarkan tunai dalam waktu dekat ini. Ia mengaku, dana yang ada di DLH saat ini sesuai progres, hanya ada di kas sebesar Rp367 juta.
“Namun berdasarkan estimasi, hingga Desember kalau pengiriman sampah lancar pemkot akan menerima sebesar Rp847 juta, ditambah uang kompensasi, jadi total Rp1,047 miliar,” ujarnya.
Menurutnya, jika sesuai dengan kesepakatan awal, uang kompensasi akan diberikan pada akhir tahun. Namun, masyarakat malah meminta pekan ini untuk dibayarkan secara tunai sebesar Rp1,047 miliar.
“Sedangkan di dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sudah terdata sesuai dengan kepala keluarga (KK) sebanyak 642 by name by address untuk masyarakat di empat kampung dengan total Rp200 juta,” ucapnya.
Perwakilan RT Kelurahan Cilowong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Edi Santoso mengatakan, pihaknya akan mengomunikasikan dengan masyarakat lainnya mengenai hasil negosiasi dengan Pemkot Serang. Sebab, masih ada tuntutan warga yang belum disepakati oleh pemerintah, yakni terkait dana pemberian kompensasi.
“Ini alasan birokrasi, tidak ada kesepakatan. Makanya kami akan komunikasi lagi ke masyarakat apakah siap seperti itu atau opsi kedua tutup (kerja sama). Karena kalau sampah Tangsel ini tidak ada manfaat buat masyarakat buat apa kami berusaha duduk bersama,” katanya.
Ia menyebut bahwa masyarakat hanya ingin ada keseriusan dari Pemkot Serang mengenai persoalan kerja sama pembuangan sampah Tangsel ke Kota Serang. Pasalnya, banyak masyarakat, khususnya di Kelurahan Cilowong yang terdampak dari kerja sama tersebut.
“Kami ingin ada keseriusan dari pemerintah. Kami dipaksa untuk mengikuti alur terkait kompensasi, dan masyarakat sudah musyawarah,” ujarnya.
Discussion about this post