Meski demikian, dia mengakui bila pembangunan infrastruktur di tempat pembuangan akhir sampah (TPAS) Cilowong agak lambat.
Hal itu diakibatkan karena adanya proses lelang atau tender untuk mengerjakan pekerjaan dengan nominal di atas Rp200 juta.
“Makanya agak lambat nih, karena kan ada proses lelang. Tapi sekarang sedang ditayangkan oleh dinas LH,” ucapnya.
Terpisah, Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa Pemkot Serang akan mengundang para Ketua RT se-Kelurahan Cilowong, untuk membahas bersama-sama mengenai tuntutan warga, terkait kerja sama impor sampah dengan Pemkot Tangsel.
“Hari Senin besok (hari ini), seluruh RT di Kelurahan Cilowong saya undang ke sini (Pemkot). Ada 21 RT untuk membahas itu (tuntutan),” ujar Syafrudin, Minggu (24/10).
Menurut Syafrudin, kesepakatan awal antara Pemkot Serang dengan masyarakat sekitar, kompensasi hanya diberikan kepada warga yang berada di dekat TPAS Cilowong. Bahkan mekanisme pemberian kompensasi dilakukan perorangan.
“Jadi kompensasi itu diberikan bukan ke semua RT, tapi masyarakat terdekat (TPAS) diberikan secara perorangan. Akan tetapi ada perubahan pemikiran dari masyarakat, dan inginnya dibagikan ke semua RT,” ucapnya.
Perubahan pemikiran tersebut dikarenakan setelah impor sampah dimulai, seluruh masyarakat yang ada di Kelurahan Cilowong terdampak. Maka dari itu, mereka meminta agar kompensasi atas kerja sama tersebut dibagikan secara rata kepada seluruh RT.
Syafrudin sendiri pun mengakui jika seluruh masyarakat terdampak dengan adanya pengangkutan sampah yang melewati permukiman warga. “Memang saya juga merasakan sendiri. Mungkin karena banyaknya kendaraan (truk sampah) yang masuk ke situ, sampah juga tercecer. Dan memang agak bau,” ungkapnya.
Penolakan yang dilakukan masyarakat terjadi berkali-kali. Mulai dari melakukan demonstrasi di Puspemkot Serang, menyebarkan spanduk bertuliskan penolakan sepanjang jalan ke TPAS Cilowong hingga melakukan blokade jalan. Maka dari itu, Syafrudin pun melakukan penyetopan sementara atas impor sampah.
Discussion about this post