JAKARTA, BANPOS – Kabinet Jokowi-Ma’ruf telah berusia dua tahun. Kini, tersisa 3 tahun lagi bagi Jokowi-Ma’ruf untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya. Banyak tantangan dan ancaman yang akan dihadapi, khususnya di bidang ekonomi dan kesehatan, karena serangan Covid juga belum reda secara total.
Di saat bersamaan, kabinet Jokowi-Ma’ruf juga mulai menghadapi tantangan dengan memanasnya urusan politik. Karena, meski Pemilu baru digelar 2024, tapi hiruk pikuknya sudah terasa dari sekarang. Para politisi yang sekarang merangkap jadi menteri mulai pasang kuda-kuda agar partainya menang pemilu, atau dirinya sendiri bisa masuk bursa capres dan cawapres.
Seperti diketahui, kabinet Jokowi-Ma’ruf memang diisi para politisi. Bahkan, tiga menteri Jokowi tercatat menjabat sebagai ketua umum parpol. Pertama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.
Kedua, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartanto yang juga Ketua Umum Partai Golkar. Dan ketiga, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa yang juga Ketua Umum PPP.
Selain tiga ketua umum, para elit parpol juga tercatat masuk dalam jajaran kabinet. Dari Golkar ada Menpora Zainuddin Amali dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Dari PDIP, ada Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menpan RB Tjahjo Komolo, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmavati Puspayoga (PDIP). Dari Gerindra ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.
E-Paper BANPOS Terbaru
Dari PKB, ada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar (PKB). Sedangkan Partai Nasdem menempatkan Menkominfo Jhony G Plate (Sekjen Partai Nasdem), Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Terkait godaan politik bagi kabinet Jokowi-Ma’ruf di sisa masa jabatannya ini, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengingatkan adanya istilah kutukan di periode kedua dalam sistem presidensil. Kutukan ini mulai kentara terlihat di tahun-tahun politik, jelang presiden lengser.
