SERANG, BANPOS – Pemprov Banten rencananya akan memukul rata bantuan keuangan (Bankeu) sebesar Rp10 miliar per kabupaten kota se-Provinsi Banten. Namun, Pemkot Serang ogah menerima rencana tersebut dan tetap ingin bantuan sebesar Rp100 miliar.
Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, mengatakan bahwa pada tahun 2022 mendatang, pihaknya akan mengajukan besaran Bankeu seperti pada tahun-tahun sebelumnya yakni sebesar Rp100 miliar.
“Kami akan tetap mengajukan bankeu, seperti tahun sebelumnya. Pengajuannya pun tetap, sekitar Rp100 miliar lebih. Walau pun memang kembali lagi kepada pemprov mau memberikan berapa (Bankeu),” ujarnya, Rabu (29/9).
Menurutnya, meskipun Pemprov Banten telah menetapkan bahwa pada 2022 mendatang akan memberikan bankeu dengan nominal rata sebesar Rp10 miliar melalui KUA-PPAS, namun dirinya mengaku yakin besarannya dapat berubah.
“Saya rasa masih bisa berubah. Itu kan baru KUA PPAS saja, masih bersifat sementara. Saya yakin tidak akan sampai segitu angka Bankeunya,” tutur Subadri.
E-Paper BANPOS Terbaru
Subadri menuturkan bahwa kebutuhan pembangunan dan infrastruktur di Kota Serang cukup banyak, bahkan melebihi dari kota dan kabupaten lain di Provinsi Banten. Maka dari itu, seharusnya Pemkot Serang mendapatkan bantuan yang lebih besar.
“Karena baik dan buruknya Kota Serang, tentu akan berdampak langsung kepada Provinsi Banten. Posisi Kota Serang itu merupakan etalase dari Provinsi Banten, kalau Kota Serang bagus, Banten pun akan bagus,” ucapnya.
Maka dari itu, Pemprov Banten diminta untuk menunjukkan kepedulian khusus kepada Kota Serang dan mempertimbangkan kembali jumlah Bankeu. Hal itu dilakukan untuk kebaikan bersama, mengingat Kota Serang merupakan ibu kota Provinsi Banten.
“Jadi di sini, saya tidak mau berbicara apa-apa, cuma tidak percaya saja kalau di KUA PPAS anggaran bankeu untuk masing-masing daerah itu hanya Rp10 miliar,” tuturnya.
Dia mengaku, bila kekuatan APBD Pemkot Serang sebesar 85 persennya masih mengandalkan Bankeu, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemprov Banten. Maka dari itu, besaran Bankeu dari Pemprov Banten menentukan proses pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemkot.
“Makanya bankeu ini sangat menunjang sekali dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh Pemkot Serang. Tentu kami pun memaklumi pandemi ini PAD provinsi pun berkurang, tapi Kota Serang ini kan wajahnya Provinsi Banten,” katanya.
Sama halnya dengan Subadri, Walikota Serang, Syafrudin, juga mengatakan bahwa seharusnya Pemkot Serang mendapatkan Bankeu lebih besar dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Banten. “Tentu, karena Kota Serang ini kan ibu kota Provinsi Banten. Justru ini malah lebih kecil dari yang lain (kabupaten/kota),” tandasnya.
Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo untuk bankeu 2022 kepada Kota Serang telah diplot sebesar Rp10 miliar. Termasuk kabupaten/kota lainnya, masing-masing mendapatkan besaran yang sama.
“Nggak (masih sama tidak ada perubahan, masing-masing Rp10 miliar),” ujar Budi saat ditanya apakah besaran bankeu berubah.
Sebelumnya Budi yang merupakan politisi PKS ini mengakau, bankeu 2022 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dan merupakan hak gubernur (Wahidin Halim). “Itukan sifatnya tidak wajib. Sunah,” katanya. (RUS/DZH/ENK)
